MENKEU PURBAYA GERAM BEA CUKAI TARIK RP 30 M KE KAPAL KERUK 13/1/2026

Jakarta, Senin (12 Januari 2026) — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kemarahannya terhadap tindakan aparat Bea dan Cukai yang diduga menarik pungutan hingga Rp30 miliar terhadap sebuah kapal keruk. Pernyataan tersebut mencuat setelah beredarnya video di platform YouTube yang memperlihatkan penjelasan langsung Menkeu terkait praktik yang dinilai tidak masuk akal dan berpotensi merugikan negara.

KUHP Baru dan Respons Masyarakat Sipil: Harapan, Kritik, dan Kekhawatiran Kebebasan Sipil

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai 2 Januari 2026 menjadi titik penting dalam perjalanan hukum nasional Indonesia. Aturan ini resmi menggantikan hukum pidana warisan kolonial yang selama puluhan tahun menjadi rujukan, sekaligus menandai upaya pembaruan dan penyesuaian sistem hukum pidana dengan konteks zaman sekarang. Meski disambut dengan optimisme oleh sebagian kalangan, respons dari masyarakat sipil tidak sepenuhnya seragam. Sejumlah pihak melihatnya sebagai peluang untuk perbaikan, sementara yang lain menyuarakan harapan agar penegakan hukum menjadi lebih adil dan transparan. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran bahwa aturan baru ini berpotensi membatasi kebebasan sipil dan menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum ke depan.

Etika Media dalam Menangani Informasi Sensitif: Kasus Pembunuhan dan Korupsi

KPK Tetapkan Pegawai DJP sebagai Tersangka Kasus Korupsi Sektor Pertambangan

KPK menggelar OTT di Jakarta Utara dan menetapkan pegawai DJP sebagai tersangka dugaan korupsi pajak perusahaan pertambangan. Delapan orang turut diamankan dalam operasi tersebut.

KUHP Baru Resmi Berlaku 2026: Ganggu Ibadah Agama Lain Bisa Dipidana

Per 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 resmi mulai berlaku di seluruh Indonesia setelah masa transisi tiga tahun.

Menguji Nyali Keadilan Restoratif di Bawah KUHP 2026

Tahun 2026 resmi menjadi babak baru bagi supremasi hukum di Indonesia seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menggantikan produk hukum kolonial. Di meja-meja hijau seluruh nusantara, para praktisi hukum mulai beradaptasi dengan pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan korektif dan rehabilitatif. Perubahan ini bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan sebuah ujian besar bagi integritas aparat penegak hukum dalam menerjemahkan semangat dekolonisasi hukum ke dalam putusan-putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat modern.

Media dan Hak Asasi Manusia: Pelaporan Kekerasan dan Korupsi di Indonesia

Media massa memiliki peran penting dalam menjaga nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia, media kerap menjadi sarana utama untuk mengungkap kasus kekerasan dan korupsi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Melalui pemberitaan, media membantu memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak luput dari perhatian publik.

KPK dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi terus menjadi isu strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Indonesia. Tulisan ini disajikan dalam bentuk jurnal berita untuk memberikan gambaran faktual mengenai peran KPK, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menjaga integritas pemerintahan.

Korupsi dalam Sorotan Media: Seberapa Jauh Publik Diedukasi?

Korupsi hampir selalu menjadi berita utama di media Indonesia. Setiap perkembangan kasus mendapat perhatian luas publik, mulai dari penetapan tersangka hingga proses persidangan. Di tengah derasnya arus pemberitaan tersebut, muncul pertanyaan penting: sejauh mana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan mendidik publik tentang korupsi dan proses penegakan hukum?

Sejumlah Influencer dan Aktivis Diteror Usai Kritik Penanganan Bencana di Sumatera

Gelombang kritik terhadap penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia belakangan justru berujung pada ancaman serius bagi para penyampainya. Sejumlah artis dan influencer mengaku menerima teror dan intimidasi setelah menyuarakan kritik di ruang publik, mulai dari ancaman digital hingga teror fisik. Kasus yang menimpa DJ Doni menjadi salah satu contoh yang menyita perhatian publik, sekaligus memunculkan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi dan keamanan bagi figur publik yang bersuara kritis di tengah krisis kemanusiaan.

Perlindungan Hukum bagi Whistleblower di Media: Evaluasi UU dan Praktik di Indonesia

Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi whistleblower yang bekerja dengan media, dengan menyoroti kerangka hukum yang berlaku di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam praktik pengungkapan informasi publik.

Di Balik Pembelaan Maduro: Rekam Jejak Pengacara yang Pernah Menyelamatkan Pendiri Wikileaks

Kehadiran pengacara kawakan di sisi Presiden Venezuela Nicolas Maduro kembali menyedot perhatian publik internasional. Sosok yang dikenal luas karena rekam jejaknya dalam menangani kasus-kasus besar dunia ini pernah mencatatkan namanya ketika terlibat dalam upaya pembelaan pendiri Wikileaks. Kini, perannya dalam mendampingi Maduro membuka babak baru dalam pusaran politik dan hukum global.

WNA Diduga Lakukan Aksi Eksibisionisme di Taman Literasi Blok M

Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan aksi eksibisionisme di Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut mendapat perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara pihak kepolisian tengah memburu pelaku untuk proses hukum lebih lanjut.

Delta Force AS Tangkap Presiden Venezuela Maduro dalam Operasi Malam di Caracas

Selebgram Anrez Adelio Dipolisikan Terkait Dugaan Paksa Pacar Aborsi

Jakarta - Selebgram Anrez Adelio dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan memaksa pacarnya melakukan aborsi. Laporan tersebut kini dalam penanganan aparat berwenang.

Soal SBY Dituduh Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Lanjut ke Laporan Polisi

*Jakarta, Tudingan yang menyeret nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu ijazah Presiden Joko Widodo kini berbuntut panjang dan dilaporkan ke pihak kepolisian.

Tersangka Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp 170 Miliar Ditangkap!

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial IDP kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Tersangka IDP ditengarai melakukan penerbitan faktur pajak fiktif yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya senilai Rp170,29 miliar.

NADIEM : KALAU MEMANG TUJUAN HIDUP SAYA UNTUK MEMPERKAYA DIRI SAYA AKAN TETAP MEMILIH BERBISNIS

Mantan menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah telah memperkaya diri dengan menerima keuntungan pribadi sebesar Rp 809 Miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek) tahun 2019-2022.

Laras Faizati dan Persoalan Perlakuan terhadap Terdakwa Selama Penahanan

Laras Faizati Khairunnisa menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penghasutan terkait demonstrasi Agustus 2025. Ia didakwa setelah mengunggah Instagram Story yang mengekspresikan kemarahan atas kematian Affan Kurniawan yang diduga terjadi di tangan aparat. Unggahan tersebut dinilai jaksa penuntut umum sebagai bentuk ajakan yang dapat memicu kebencian dan keresahan publik. Atas perbuatannya, Laras didakwa melanggar Pasal 161 ayat (1) KUHP dan dituntut satu tahun penjara. Kasus ini menuai perhatian luas dari masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia yang menilai proses hukum terhadap Laras berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital dan menyempitkan ruang kritik terhadap aparat negara.

Demokrasi Informasi di Persimpangan: Analisis Peran Komisi Informasi Pusat, Ombudsman RI, dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Etika Komunikasi Publik