X

TEKNOLOGI X milik Elon Musk gagal memblokir undang-undang moderasi konten California

29 Desember 2023 22:47 | Oleh Tim DKYLB 01

DKYLB.com,Jumat (29/12/2023)-X milik Elon Musk pada Kamis gagal memblokir undang-undang negara bagian California yang mewajibkan perusahaan media sosial untuk mengungkapkan secara publik cara mereka memoderasi konten tertentu di platform mereka.

X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada bulan September menggugat California untuk membatalkan undang-undang moderasi konten, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak kebebasan berpendapat berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dan konstitusi negara bagian California. 

Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan media sosial dengan pendapatan kotor tahunan yang cukup besar untuk menerbitkan laporan tengah tahunan yang menggambarkan praktik moderasi konten mereka, dan memberikan data tentang jumlah postingan yang tidak pantas dan cara penanganannya.

Hakim Distrik AS William Shubb dalam keputusan setebal delapan halaman menolak permintaan perusahaan media sosial tersebut.

“Meskipun persyaratan pelaporan tampaknya memberikan beban kepatuhan yang besar pada perusahaan media sosial, tampaknya persyaratan tersebut tidak dapat dibenarkan atau terlalu memberatkan dalam konteks undang-undang Amandemen Pertama,” tulis Shubb.

X tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Shubb akan bertemu dengan pengacara dalam kasus ini pada 26 Februari untuk konferensi penjadwalan.

Shubb berpendapat bahwa persyaratan "persyaratan layanan" dalam undang-undang tersebut merupakan bagian integral dan mengatakan kehadirannya dapat menjadi faktor penentu utama bagi pengguna.

X mendapat kecaman terkait aturan moderasi kontennya, dengan banyak perusahaan yang menghentikan sementara iklan di platformnya. Sejak Musk mengambil alih X pada Oktober 2022, pendapatan iklan bulanannya di AS menurun setidaknya 55% dari tahun ke tahun setiap bulannya, menurut data pihak ketiga yang diberikan kepada Reuters pada bulan Oktober.

Platform media sosial juga menghadapi pengawasan ketat di Eropa. Uni Eropa awal bulan ini mengatakan mereka sedang menyelidiki X atas dugaan pelanggaran kewajiban, sebagian berkaitan dengan postingan setelah serangan Hamas terhadap Israel, penyelidikan pertamanya berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital (DSA).

Menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, X dan perusahaan media sosial lainnya dibanjiri gambar palsu dan informasi menyesatkan.

X mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk mematuhi DSA dan bekerja sama dengan proses regulasi.

https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/elon-musks-x-fails-block-californias-content-moderation-law-2023-12-29/ 


Nama : Natascha Evangeline Panggabean

Inovatif! Program Eco Green KKN Mahasiswa Ajak Siswa SMKN 47 dan Warga Pejaten Barat Kelola Sampah Plastik Menjadi Bernilai

Melalui program KKN Universitas Pancasila Eco Green, mahasiswa bekerja sama dengan siswa SMKN 47 Jakarta serta warga Kelurahan Pejaten Barat, khususnya RT 2 RW 7, dengan mengolah botol plastik bekas menjadi produk kerajinan bernilai jual. Program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan sekaligus membangun keterampilan kreatif dan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat. Mahasiswa KKN terlibat aktif dalam memberikan pelatihan, pendampingan pembuatan kerajinan, serta edukasi dasar pemasaran produk. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari siswa dan warga karena dinilai bermanfaat, aplikatif, dan berdampak langsung bagi lingkungan sekitar.

31 Juli 2025 14:59 | Terkini

REVISI UU TNI DALAM CERMIN MEDIA: KRISIS KOMUNIKASI, KRISIS DEMOKRASI

Pemerintah dan DPR tengah mengajukan revisi UU TNI yang memunculkan kembali diskursus lama tentang “dwifungsi militer”. Meski diklaim bertujuan memperkuat efektivitas pertahanan, substansi revisi justru menuai kritik keras karena membuka kembali ruang bagi prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil—praktik yang pernah jadi simbol represi Orde Baru. Isu ini tidak hanya kontroversial secara hukum, tetapi juga menimbulkan krisis komunikasi publik. Pemerintah nyaris tidak menyampaikan narasi penyeimbang secara strategis. Akibatnya, media mengambil alih ruang wacana dan membentuk persepsi negatif secara masif.

21 Juli 2025 00:32 | Nasional

Membangun Narasi atau Mengaburkan Realitas? Fenomena Dedi Mulyadi Sang Gubernur Konten di era Demokrasi Digital

Belakangan ini, nama Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan. Bukan karena posisinya di parlemen, bukan pula karena polemik legislatif. Yang membuatnya terus dibicarakan adalah kehadirannya yang nyaris harian di layar ponsel kita—dalam video-video yang memperlihatkan dirinya “blusukan”, membantu masyarakat, menyentuh persoalan lokal dengan narasi besar: kehadiran negara di tengah rakyat kecil. Sekilas, ini terlihat seperti bentuk ideal dari komunikasi politik. Figur publik yang tampil tanpa jarak, menggunakan bahasa sederhana, dan menjangkau rakyat lewat media sosial alih-alih podium formal. Tapi justru di situlah letak pertanyaannya: apakah semua ini sungguh autentik? Atau apakah ini hanya kemasan citra?

18 Juli 2025 20:59 | Terkini

TRAGEDI PENDAKI BRASIL DI RINJANI: KOMUNIKASI KRISIS DAN PROTOKOL KESELAMATAN YANG TERLAMBAT DIRESPONS

Tragedi di Gunung Rinjani dan Krisis Komunikasi Pemerintah Gunung Rinjani kembali jadi sorotan dunia, kali ini karena tragedi pendaki asal Brasil yang meninggal di jalur pendakian. Publik mempertanyakan tanggung jawab pengelolaan keamanan, kesiapan petugas, dan prosedur penyelamatan di destinasi wisata sekelas Rinjani. Sayangnya, respons pemerintah terkesan datar dan normatif. Tidak ada klarifikasi yang kuat atau narasi empatik kepada keluarga korban. Krisis ini justru menunjukkan lemahnya strategi komunikasi, transparansi, dan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko pariwisata. Tragedi ini harus menjadi titik balik: pariwisata bukan hanya promosi, tetapi juga soal keselamatan, kesiapan, dan komunikasi publik yang manusiawi. Dalam era digital, setiap tragedi bisa viral dan merusak citra jika tidak ditangani dengan baik. Pemerintah harus belajar bersikap cepat, jujur, dan tangguh dalam menjawab kegelisahan publik, karena kredibilitas institusi dipertaruhkan.

18 Juli 2025 17:39 | Terkini