TERKINI Sinyal Megawati Mulai Melawan Jokowi dengan Manuver Laporan Korupsi Sejak Petugas Partainya Mbalelo
DKYLB.com, Rabu (27/9/2023) - Presiden Joko Widodo (Jokowi), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertempur dalam kancah politik dinasti.
Hal itu terbongkar dari manuver untuk mengubah usia minimal calon presiden (capres) dari minimal 35 tahun agar anak Jokowi bisa masuk sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto.
Baca Juga: Kaesang Gabung PSI Jokowi Tetap Mendukung Walaupun Beda Partai
Upaya perlawanan Megawati di antaranya ada laporan korupsi anak Jokowi, Gibran dan Kaesang di KPK.
Laporan itu diduga didukung oleh kekuatan Megawati.
Dalam acara Speak Up Abraham Samad sejumlah data dipaparkan kritikus Faizal Assegaf, yang make sense (masuk akal).
"Megawati, Puan, dan PDIP tidak berdaya dan berlutut pada Jokowi," katanya.
Soalnya, di PDIP bagi keluarga pindah partai akan langsung dipecat dari PDIP.
Meski mereka berkuasa jadi gubernur, wali kota, bupati, dan anggota legislatif.
Semua bisa dipecat dan sudah dialami sejumlah pejabat karena istri dan anak beda partai dari PDIP.
Faizal Assegaf memaparkan, manuver politik Jokowi yang meletakan Kaesang sebagai Ketum PSI merupakan bukti yang terang benderang.
Jokowi adalah macan yang sudah besar dan memangsa PDIP.
Akibatnya PDIP tunduk, takluk, dan berlutut.
"Apa yang terjadi adalah karma politik dinasti," kata dia.
Jokowi merangsek begitu cepat tanpa keraguan sedikitpun melindas pedoman haluan PDIP.
"Bukan lagi hanya menabrak arah garis partai, tapi sekaligus juga secara terang-terangan melukai kehormatan Megawati dan menyepelekan Puan Maharani sebagai bukan siapa-siapa yang tak perlu dianggap," katanya.
Terbukti tidak ada kebijakan untuk memecat Jokowi.
Menurut Faizal, menempatkan Kaesang di PSI adalah kalimat lain Jokowi untuk mengatakan kepada Megawati.
“Saya akan lawan” adalah kalimat dengan nada kemarahan yang diucapkan Jokowi di tahun 2019.
Sebuah kalimat yang diingat betul oleh masyarakat sebagai wujud pemberontakan Jokowi, ketika ia selama ini diam ketika dihina dan direndahkan, tapi juga berarti perlawanan dia karena dianggap hanya petugas partai.
Buktinya, Megawati dan semua kekuatan di PDIP semua berlutut pada Jokowi.
Meski kesal, tapi mereka tidak berdaya.
Artinya, sikap Jokowi dengan mengambil alih PSI lewat Kaesang bukan lagi sebatas mbalelo terhadap PDIP dan Megawati, namun sikap perlawanan yang tegas dalam perspektif politik Jokowi adalah bukan lagi petugas partai.
Sementara itu, akun Negri Seterah mengungkapkan jumlah followers setiap capres di X.
Anies: 4.944.722
Prabowo: 4.684.066
Ganjar: 3.463.504
Faizal menilai, keberanian manuver politik Jokowi tentu tidak tiba-tiba hadir begitu saja.
Ada kalkulasi politik yang diformulasikan begitu hebat oleh orang-orang yang diyakini betul oleh Jokowi sebagai penjaga garis nasib diri dan keluarganya pasca jabatan Presiden selesai.
Orang-orang yang menjamin, ia tak akan diusik setelah bukan lagi Presiden meski banyak kebijakan yang dianggap merugikan negara.
Orang-orang yang walaupun pernah diragukan karena kegagalannya pada tahun 2017 di Pilkada DKI, namun telah membuktikan mampu mengantarkannya melewati Pilpres 2019 take off dengan sempurna.
Tanpa turbulensi politik sedikitpun, memberangus lawan politik dan membereskan kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu rezim pemerintahannya.
Ada spekulasi bahwa kartel politik bermain di balik keberhasilan Jokowi melewati fase demi fase dua periode kekuasaannya, termasuk mengantarkan Kaesang di PSI dan Gibran di PDIP untuk menjadi wali kota.
Karenanya, sulit untuk dapat ditampik lagi dugaan bahwa Jokowi atau oligarki politiknya berkepentingan besar melakukan intervensi pada pemilu 2024 mendatang.
Banyak pula yang menduga sebentar lagi Bobby pun akan berlabuh pada partai politik tertentu.
Termasuk kongres-kongres partai politik yang siap mengukuhkan kepengurusan barunya seperti Golkar dan parpol lainnya.
Jokowi cukup menjadikan Bahlil sebagai juru bicara untuk penggusuran Rempang.
Bahkan, dia menilai, itu sebagai kebijakan penggeseran biasa saja, bukan penggusuran.
Percaya diri Jokowi sebagai Presiden yang begitu besar karena merasa telah memegang kendali hampir seluruh alat negara (KPK, kejaksaan, kepolisian) sejatinya telah menumpulkan ingatannya bahwa rakyat adalah sesungguhnya pemegang kekuasaan tertinggi.
Akun Nazlira di X juga menyatakan bahwa semua ini dilakukan dengan penuh keganasan dan penggunaan alat kekuasaan Jokowi.
Kenyamanan menggunakan perangkat kekuasaan membuatnya seperti buta dan tuli akan fenomena yang begitu nyata, bahwa simpul-simpul rakyat semakin menguat dan membesar hampir di seluruh pelosok wilayah.
Apa yang terjadi di Makassar kemarin bukan mustahil sebentar lagi akan terjadi pula di Jawa Timur, Jogjakarta, Jawa Barat, Sumatera, Aceh, Kalimantan, Maluku, DKI Jakarta, dan sebagainya.
Gelembung besar rasa cemas dan khawatir akan apa yang terjadi pada etnis Melayu di Rempang merasuki hampir seluruh etnis diseluruh wilayah lain.
Benar seperti yang bung @faizalassegaf katakan, bahwa disadari atau tidak, manuver politik Jokowi tengah merajut desakan referendum rakyat di daerah, bukan untuk menuntut kemerdekaan, tapi menuntut Jokowi menyerahkan jabatan Presiden pada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang tidak memiliki keinginan intervensi pada pemilu 2024 mendatang.
Banyak yang berharap, pimpinan TNI dan Polri belajar dari pengalaman-pengalaman pada rezim pemerintahan di masa lalu, manakala kekuatan rakyat tak mungkin lagi dibendung.
Pimpinan tertinggi TNI dan Polri harus tahu, di mana dan kapan waktunya yang paling tepat untuk tegak lurus bersama rakyat.
Meski baru-baru ini, Panglima TNI dengan jelas menyatakan akan mengerahkan 1000 anak buahnya untuk memiting rakyat di Rempang karena melawan penggusuran.