TERKINI Tanggapi Serangan Hoaks PSI, Ingatkan AI Tak Dipakai untuk Fitnah
Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PSI bidang Komunikasi Publik Faldo Maldini merespons adanya konten yang disebar di media sosial dengan narasi bahwa Ketua Harian Ahmad Ali mewacakan ada duet Gibran Rakabuming Raka-Joko Widodo (Gibran-Jokowi) pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.
Faldo juga meminta para kader PSI bisa menahan diri. Dan meminta masyarakat untuk jangan mudah percaya informasi yang belum tentu benar adanya. Kami juga berharap semua kader PSI menahan diri. Serangan hoaks bertubi-tubi kita jadikan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran," terang dia. Kami ingatkan publik untuk hati-hati, karena pola disinformasi seperti ini memang sengaja diarahkan untuk memecah belah dan menyerang PSI lewat manipulasi judul dan gambar," pungkas Faldo.
Sebelumnya, Sekretaris Wilayah (Sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Geraldi Ryan Wibinata mendukung Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) untuk segera dibahas dan disahkan sebelum proses elektoral menuju Pemilu 2029 dimulai.
"Dengan mempertimbangkan bahwa kita akan segera memulai rangkaian menuju Pemilu 2029, kami mendukung agar RUU Pemilu dibahas segera dan disahkan sebagai dasar-dasar penyelenggaraannya," kata Geraldi setelah menghadiri acara diskusi publik bertajuk Aspirasi untuk Reformasi Pemilu: Representasi Akuntabel dan Kepemimpinan Kompeten, Jumat, 24 Oktober 2025.
Dia menyatakan 2 permasalahan besar yang sedang dihadapi terutama bagi anak-anak muda ketika ingin berkiprah di dunia politik, adalah biaya politik tinggi dan kelelahan kelembagaan.
"Ada 2 masalah besar yang sedang kita hadapi dalam perpolitikan kini. Pertama, anak-anak muda yang ingin masuk politik seringkali terhalang oleh biaya politik mahal. Kedua, anak-anak muda itu juga berhadapan dengan lembaga-lembaga politik yang sudah membutuhkan perbaikan lagi," sambungnya.
Geraldi menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan dan mendorong agar RUU Pemilu bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
"Menanggapi adanya tuntutan dari masyarakat secara luas dan anak-anak muda secara khusus, kami akan memperjuangkan agar RUU Pemilu berikutnya dapat menjadi solusi terhadap biaya politik yang mahal. Salah satu caranya adalah dengan membatasi pengeluaran kampanye dari calon-calon legislatif atau eksekutif yang akan maju.
DKYLB.COM
-Nurul Suciah Samsir, Sumber (Liputan6)