PEMILU DAN PILPRES Pemilik akun hermaphrodite fufufafa diyakini tidak dilantik jadi dugaan Joko Widodo tidak hadir pelantikan presiden 20 Oktober 2024 semakin jelas?
DKYLB.com, Ahad (12/10/2024) - Akun hermaphrodite fufufafa secara sah dan meyakinkan menjadikan presiden saat ini, Joko Widodo menjawab pertanyaan soal kemungkinan dirinya tidak menghadiri pelantikan itu.
Penghinaan yang sangat berlebihan oleh fufufafa di kurun 2014 sampai 2019 menjadi faktor yang menjadikan sosok pemilik akun fufufafa batal dilantik di rencana pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.
Baca Juga: Kinerja Wasit Bahrain vs Indonesia Mengecewakan PSSI Protes ke AFC
Meski demikian, aparat penegak hukum seolah tidak bernyali untuk mengungkap pemilik akun fufufafa karena berbagai alasan.
Misalnya terkait orang yang sangat berkuasa, perasaan unggah ungguh atau segan, sungkan, tidak berani, yang jelas akun ini tidak diproses hukum secara semestinya.
Meski jelas akun fufufafa dimiliki oleh orang yang jelas, tidak ada yang berani mengungkapkan sosok pemilik akun cabul dan penuh kebencian itu.
Bocor Alus di Tempo mengungkap tentang gelontoran anggaran besar-besaran untuk memoles citra Joko Widodo.
Dalam survei kepuasan rakyat, hampir semua menyatakan kepuasannya karena semua lembaga survei yang dibiayai anggaran sosialisasi atau atas nama lainnya itu membayar semua responden yang bersedia meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan surveyor.
Jadi nyaris hampir mustahil ada responden menyatakan tidak puas apalagi anggaran survei ini juga dibayarkan oleh anggaran tersebut, tidak ada responden yang tidak dibayar mau mengisi kuesioner yang diajukan apalagi dengan tatap muka.
"Setidaknya, saya bayar Rp 50.000 per orang yang disurvei, ya tidak mungkin tidak dibayar karena mereka kan meluangkan waktunya," kata seorang periset kepada DKYLB.com, Ahad.
Akibatnya, kata periset itu, hampir semua indikator kepuasan dinyatakan puas karena responden memang mengharap uang yang akan mereka terima, sehingga cenderung jawaban sesuai dengan pertanyaan kuesioner yang mengarahkan kepuasan dan positif saja.
Jika ada yang sampai tidak puas tentu terkait dugaan pembayaran yang dianggap kurang atau tidak cukup.
Biaya bayar kopi saja bisa Rp 50.000 per orang, belum ongkos pulangnya, belum bayaran lainnya, setiap responden setidaknya bisa mengantongi Rp 50.000 per orang jika bersedia datang dengan menumpang kendaraan sendiri atau diantar kerabatnya.
Dari penelusuran DKYLB, belum ada yang mempunyai jawaban soal terima kasih itu tidak dibayar oleh pengorder survei.
Baca Juga: Indonesia VS Bahrian. Netizen indo:90+6=99?
Di tengah lesunya iklan untuk media, maka sangat kecil kemungkinan media menolak bayaran menggiurkan yang disampaikan kepada mereka itu.
Jadi meski 100 persen jawaban responden itu puas, harus diubah menjadi paling tidak kepuasannya dirasakan 75-80 persen responden saja.
Anggaran fantastis untuk memoles citra rezim yang sangat buruk itu pada akhirnya harus dibayar rakyat dengan tangisan dan air mata mereka karena beban pajak yang semakin berat dan harga kebutuhan pokok yang meroket hingga menguras semua isi kantong rakyat.
Apalagi sesuai dengan indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh lembaga peneliti internasional seperti Democracy Index di semua periode kekuasaan rezim Joko Widodo mengalami penurunan sangat signifikan hingga melampaui negara-negara dengan sistem otoriter.
Hal tersebut tentu dinilai paradox dengan citra rezim bengis yang dihasilkan lembaga survei yang menerima biaya operasional (cost recovery) yang sangat tidak masuk akal termasuk biaya untuk membayar biaya surveyor yang mustahil gratis.
Surveyor butuh makan, minum, dan anggaran transportasi untuk melakukan survei yang tidak gratis itu.
Mungkin situasi ini akan memburuk usai pelantikan rezim baru atau membaik sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia, semua akan terjawab kemudian.