PEMILU DAN PILPRES Cara Mudah Memahami Kata Kunci di Film Dirty Vote yang Filmnya Disembunyikan Oknum YouTube di Pencarian
DKYLB.com, Selasa (13/2/2024) - Sejumlah kata
Akun ktssed mengungkap berikut adalah kata kunci untuk memahami film Dirty Vote.
Baca Juga: Benarkah 'Dirty Vote' Dokumenter Yang Bersifat Netral?
Film ini meledak dan mengguncang rezim Joko Widodo (Jokowi) yang merasa sudah menguasai semuanya.
Jokowi menguasai parlemen, MK, KPK, KPU, MA, Menteri Agama, dan semua lembaga negara ada di bawah kendalinya.
Seolah semua akan berjalan mulus sampai Dandhy Laksono dan kawan-kawan (dkk) menggarap Dirty Vote.
Film ini mendadak sulit ditemukan di mesin pencarian.
Khususnya di YouTube banyak kalangan tidak bisa menemukannya di sejumlah kanal.
Selain itu, mereka hanya bisa mendapatkan trailer film itu di pencarian YouTube diduga tangan-tangan kekuasaan bekerja untuk menyembunyikan film itu.
Pasalnya film ini membongkar semua praktik kecurangan yang dilakukan rezim ini melalui manipulasi dan penindasan terhadap demokrasi.
Sejumlah kalangan terus melakukan berbagai upaya termasuk share film itu di berbagai kanal di YouTube.
Netizen membongkar sejumlah elemen penting agar masyarakat memahami film berdurasi lebihbdari satu jam ini.
Daftar Kunci dalam Film Dirty Vote:
1. Gabungan suara Jokowi dan Prabowo di pulau Sumatera menunjukkan gejala politik transaksional antara elit politik.
2. Penunjukan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai praktik politik balas budi dan menciptakan loyalitas pada petahana.
3. Kasus penunjukan oleh Tito Karnavian untuk Penjabat Gubernur Papua dianggap mengabaikan aturna yang ada.
Ini melambangkan penguasa yang berlaku sewenang-wenang.
Sejumlah upaya kecurangan dan manipulasi dilakukan rezim Jokowi untuk menguasai suara pemilih yang tidak memilih dia.
Ambisi awal dia adalah terus berkuasa dengan memperpanjang masa jabatan.
Soalnya usulannya untuk tiga periode ditolak mentah-mentah oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Yang lebih fatal adalah upaya untuk memperpanjang masa jabatan dengan alasan tidak masuk akal.
Akhirnya upaya terakhir dilakukan Jokowi dengan menggunakan MK yang dikuasai Anwar Usman untuk membatalkan aturan usia minimal capres dan cawapres 40 tahun dengan tambahan aturan baru.
Aturan itu diputuskan MKMK sebagai pelanggaran etik berat, tapi Jokowi jalan terus.
Majunya Gibran sebagai cawapres juga terbukti sebagai pelanggaran etik oleh Ketua KPU yang diputuskan oleh DKPP.
Dirty Vote telah membuka mata banyak orang tentang ambisi berkuasa dinasti Jokowi dengan segala cara.
Pemilu 14 Februari 2024 menjadi tonggak terhadap upaya manipulasi dan kecurangan yang dilakukan rezim dengan merusak demokrasi.
Akankah nafsu itu bisa diwujudkan?
Jangan rusak demokrasi demi nafsu serakah kekuasaan.
Apalagi negeri ini adalah negara demokrasi.