TOKOH Soeharto resmi mendapat gelar Pahlawan Nasional di tengah protes aktivis HAM
JAKARTA: Presiden Prabowo Subianto akhirnya resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto pada Senin (10/11) di Istana Merdeka, Jakarta.
Usulan Soeharto untuk digelari Pahlawan Nasional telah muncul sejak beberapa tahun lalu dan selalu mendapatkan penentangan dari para aktivis yang menilai pemerintahan Orde Baru sarat pelanggaran HAM dan korupsi. Namun pemerintahan kali ini bersikeras mengatakan Soeharto - yang juga mantan mertua Presiden Prabowo - layak mendapatkan gelar pahlawan karena jasa-jasanya di masa mempertahankan kemerdekaan RI.
Disiarkan langsung di Youtube Sekretariat Kepresidenan, gelar pahlawan nasional tersebut diberikan oleh Prabowo kepada perwakilan keluarga yaitu putri pertama Soeharto, Siti Hardijanto Hsstuti Rukmana alias Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo. Selain Soeharto, diberikan pula gelar pahlawan nasional terhadap sembilan orang lainnya, termasuk Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Tokoh lainnya yang mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah aktivis buruh Marsinah dari Jawa Timur, diplomat dan mantan Menteri Hukum Mochtar Kusumaatmadja dari Jawa Barat, ulama dan tokoh pendidikan Hajjah Rahmah El Yunusiyah dari Sumatra Barat, mantan Komandan RPKAD Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Jawa Tengah, Sultan Muhammad Salahuddin dari Nusa Tenggara Barat, ulama karismatik Syaikhona Muhammad Kholil dari Bangkalan, penguasa Partuanan Raya Tuan Rondahaim Saragih Garingging dari Sumatra Utara, serta Gubernur Papua pertama Zainal Abidin Syah dari Maluku Utara.
MENUAI PROTES: Soeharto menjabat sebagai Presiden kedua RI selama 32 tahun sebelum mengundurkan diri pada 1998 dalam peristiwa Reformasi di tengah krisis ekonomi.
Rencana mengajukan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional telah muncul sejak 2010 dan selalu menuai pro dan kontra. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul pada Minggu (9/11), mengatakan tahun ini, ada 49 nama yang diusulkan jadi pahlawan nasional, salah satunya Soeharto. Sebelum memberikan gelar pahlawan terhadap Soeharto, kata dia, pemerintah telah melakukan proses yang panjang.
"Jadi prosesnya berjenjang, sudah beberapa kali kami sampaikan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke Kemensos setelah itu ke Dewan Gelar, Dewan Gelar yang melapor kepada Presiden. Semua sudah dilalui prosesnya, siapapun nanti yang ditetapkan oleh Presiden tentu sudah sangat memenuhi syarat," kata Gus Ipul, dikutip dari Detik.
Aksi protes aktivis sempat digelar menolak pemberian gelar ini. Pada 31 Oktober lalu, para aktivis dan akademisi mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Prabowo terkait penolakan mereka. "Gelar 'Pahlawan Nasional' adalah penghargaan tertinggi bangsa yang melekat pada nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan, serta pengorbanan bagi kemaslahatan rakyat," bunyi surat yang didukung hampir 500 aktivis tersebut, termasuk Marzuki Darusman, mantan ketua Komnas HAM dan Jaksa Agung RI.
"Berdasarkan pertimbangan moral, historis, dan hukum, kami yakin bahwa rekam jejak Soeharto tidak mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut." Di antara alasan penolakan tersebut adalah banyaknya pelanggaran HAM berat di masa Soeharto, di antaranya adalah Tragedi 1965-1966. Selain itu, selama 32 tahun memimpin, pemerintahan Soeharto diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Rezim Orde Baru menciptakan sistem politik yang otoriter dengan mengerdilkan dan memaksakan fusi partai politik menjadi hanya tiga partai, membatasi kebebasan pers dan kebebasan dunia akademik, mengontrol karya seni dan organisasi seniman, menerapkan doktrin Dwi Fungsi ABRI yang menyebabkan militer terlibat dalam politik dan pemerintahan sipil, meredam suara oposisi," bunyi surat tersebut.
ALASAN PEMERINTAH
Kendati menuai protes, pemerintahan Prabowo beranggapan Soeharto layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, mengatakan tidak ada bukti Soeharto terlibat pelanggaran HAM, salah satunya tragedi 1965-1966 ketika terjadi pembunuhan massal orang-orang yang dituding simpatisan PKI.
"Apa faktanya? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan?" kata Fadli dikutip Kompas pekan lalu.
Menurut Fadli, Soeharto memiliki berbagai jasa bagi negara sehingga layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, salah satunya adalah memimpin serangan umum 1 Maret 1949 di masa Revolusi Nasional Indonesia.
"Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi," kata Fadli.
penulis:syifa nur ihsani 7024210169 sumber: cnn, detik com