X

TERKINI Gencatan Senjata di Gaza Disepakati oleh Kantor Netanyahu

17 Januari 2025 13:44 | Oleh Tim DKYLB 01

DKYLB.com, Jumat (17/01/2024), JakartaDilaporkan bahwa "kesepakatan pembebasan para sandera" telah disetujui oleh Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.


Otoritas kantor perdana menteri menyatakan pada Jumat (17/1) pagi bahwa tim perunding telah memberi tahu Netanyahu bahwa kesepakatan itu telah disetujui.

Pemerintah Israel "akan bersidang untuk menyetujui kesepakatan tersebut", menurut kantor Netanyahu, setelah dia memerintahkan kabinet politik-keamanan untuk bersidang pada hari Jumat.

Dia juga menyatakan bahwa keluarga sandera telah diberitahu.
Sebelum ini, Netanyahu telah menunda pemungutan suara kabinet untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza yang seharusnya dilakukan pada hari Kamis (16/1).

Dia mengatakan bahwa Hamas mencoba mengubah kesepakatan pada menit-menit terakhir.

Media Israel melaporkan bahwa kesepakatan tersebut telah resmi ditandatangani di Doha oleh perwakilan Israel, kelompok Hamas, Amerika Serikat, dan Qatar.

Rabu (15/01) adalah hari pertama pengumuman kesepakatan gencatan senjata oleh pihak berwenang AS dan Qatar.

Kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/01), sambil menunggu persetujuan kabinet Israel, kata Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani.

Setelah gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangan udara di berbagai wilayah Gaza. 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan bahwa Kabinet Israel menunda pemungutan suara untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza.


Netanyahu menyatakan bahwa Hamas berusaha mengubah kesepakatan pada menit-menit terakhir.

Ada "jalan buntu" yang sedang dicari solusinya, kata Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS.

Blinken mengklaim bahwa gencatan senjata akan tetap dimulai pada hari Minggu (19/01) seperti yang dijadwalkan.

Bahkan setelah berbulan-bulan berunding, kesepakatan itu tidak dapat dilaksanakan sebelum disetujui oleh Kabinet Netanyahu.

Kelompok Hamas menyatakan bahwa mereka tetap setia pada perjanjian tersebut.

Dilaporkan bahwa Hamas berusaha untuk memasukkan lebih banyak anggota ke dalam daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Penundaan ini dilakukan setelah pengumuman kesepakatan pada Rabu, yang menewaskan lebih dari 80 orang, menurut kementerian kesehatan yang dipimpin Hamas.

Netanyahu menuduh Hamas mencoba "mengingkari kesepakatan pada menit-menit terakhir" beberapa jam sebelum rapat kabinet Israel pada Kamis.

Menurut pernyataan resmi, kabinet Israel tidak akan bersidang sampai Hamas menerima "semua elemen perjanjian".

Penundaan seperti itu sudah diperkirakan terjadi dalam kondisi saat ini yang "penuh tantangan dan ketegangan", kata Menlu AS Blinken.

Dalam jumpa pers, dia berkata, "Kami Tengah berupaya mencari jalan keluar dari kebuntuan ini."


Dia menyatakan bahwa Amerika Serikat "yakin" bahwa kesepakatan itu akan berlaku sesuai jadwal pada hari Minggu dan bahwa gencatan senjata akan berlangsung.

Menurut media Israel, kesepakatan itu diharapkan disetujui pada hari Jumat (17/1). Pejabat Israel belum mengkonfirmasi hal ini sejauh ini.

Pada Kamis (16/1/2020) malam, Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa partai sayap kanannya akan keluar dari pemerintahan Netanyahu jika menyetujui kesepakatan tersebut, meskipun sebagian besar menteri Israel diharapkan mendukungnya.

Dalam jumpa pers, Ben-Gvir menyatakan bahwa kesepakatan ini sangat tidak masuk akal.

Sebaliknya, ia menyatakan partainya, Otzma Yehudit, tidak akan berusaha menggulingkan pemerintah.

Dia meminta Menteri Keuangan dari Partai Zionis Religius Bezalel Smotrich, yang merupakan pemimpin partai sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu, untuk bergabung dengannya dan mengundurkan diri setelah kesepakatan itu disetujui.

Seorang pejabat senior Hamas memberi tahu BBC bahwa mereka berkomitmen pada perjanjian yang diumumkan tim mediator.

Pejabat itu memberi tahu BBC bahwa Khalil al-Hayya, kepala delegasi Hamas, secara resmi memberi tahu Qatar dan Mesir bahwa mereka setuju dengan semua ketentuan perjanjian.

Namun, Hamas berusaha menambahkan nama satu atau dua anggotanya ke dalam daftar tahanan yang akan dibebaskan sesuai dengan kesepakatan, kata Rushdi Abualouf, wartawan BBC di Gaza.

 

(Rakha Satria Wibawa)

 


Pemerintah Tetapkan Target Zero ODOL 2027: AHY Tegaskan Komitmen Lindungi Pengemudi dan Pengguna Jalan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan Zero ODOL akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Dalam rapat di Kantor Kemenko IPK, Jakarta (6/10/2025), AHY menyebut langkah ini penting untuk menekan kecelakaan dan memperkuat logistik nasional. Pemerintah menyiapkan sembilan rencana aksi, fokus pada integrasi data elektronik, insentif usaha, kajian ekonomi, dan perlindungan pengemudi.

06 Oktober 2025 22:55 | terkini

Ekspor Udang dan Rempah Indonesia Terancam: AS Terapkan Aturan Ketat karena Isu Radioaktif

Pemerintah Amerika Serikat melalui Food and Drug Administration (FDA) memperketat aturan impor terhadap udang dan rempah asal Indonesia setelah ditemukannya dugaan kontaminasi radioaktif pada beberapa sampel produk ekspor. Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan eksportir dan petani di daerah penghasil utama seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Kasus ini tidak hanya berdampak pada nilai ekspor, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang standar pengawasan pangan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan BPOM kini tengah berkoordinasi dengan otoritas AS untuk menelusuri dan memastikan kebenaran temuan tersebut.

06 Oktober 2025 18:45 | terkini

Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Bertambah, Evakuasi Terus Dilakukan

Musibah runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo mengguncang masyarakat. Proses evakuasi terus berlangsung di tengah duka mendalam, sementara jumlah korban tewas terus bertambah seiring ditemukannya jasad baru di antara puing bangunan.

06 Oktober 2025 12:05 | terkini