
TERKINI Gencatan Senjata di Gaza Disepakati oleh Kantor Netanyahu
DKYLB.com, Jumat (17/01/2024), Jakarta. Dilaporkan bahwa "kesepakatan pembebasan para sandera" telah disetujui oleh Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Otoritas kantor perdana menteri menyatakan pada Jumat (17/1) pagi bahwa tim perunding telah memberi tahu Netanyahu bahwa kesepakatan itu telah disetujui.
Pemerintah Israel "akan bersidang untuk menyetujui kesepakatan tersebut", menurut kantor Netanyahu, setelah dia memerintahkan kabinet politik-keamanan untuk bersidang pada hari Jumat.
Dia juga menyatakan bahwa keluarga sandera telah diberitahu.
Sebelum ini, Netanyahu telah menunda pemungutan suara kabinet untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza yang seharusnya dilakukan pada hari Kamis (16/1).
Dia mengatakan bahwa Hamas mencoba mengubah kesepakatan pada menit-menit terakhir.
Media Israel melaporkan bahwa kesepakatan tersebut telah resmi ditandatangani di Doha oleh perwakilan Israel, kelompok Hamas, Amerika Serikat, dan Qatar.
Rabu (15/01) adalah hari pertama pengumuman kesepakatan gencatan senjata oleh pihak berwenang AS dan Qatar.
Kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/01), sambil menunggu persetujuan kabinet Israel, kata Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani.
Setelah gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangan udara di berbagai wilayah Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan bahwa Kabinet Israel menunda pemungutan suara untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Netanyahu menyatakan bahwa Hamas berusaha mengubah kesepakatan pada menit-menit terakhir.
Ada "jalan buntu" yang sedang dicari solusinya, kata Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS.
Blinken mengklaim bahwa gencatan senjata akan tetap dimulai pada hari Minggu (19/01) seperti yang dijadwalkan.
Bahkan setelah berbulan-bulan berunding, kesepakatan itu tidak dapat dilaksanakan sebelum disetujui oleh Kabinet Netanyahu.
Kelompok Hamas menyatakan bahwa mereka tetap setia pada perjanjian tersebut.
Dilaporkan bahwa Hamas berusaha untuk memasukkan lebih banyak anggota ke dalam daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan sesuai dengan kesepakatan tersebut.
Penundaan ini dilakukan setelah pengumuman kesepakatan pada Rabu, yang menewaskan lebih dari 80 orang, menurut kementerian kesehatan yang dipimpin Hamas.
Netanyahu menuduh Hamas mencoba "mengingkari kesepakatan pada menit-menit terakhir" beberapa jam sebelum rapat kabinet Israel pada Kamis.
Menurut pernyataan resmi, kabinet Israel tidak akan bersidang sampai Hamas menerima "semua elemen perjanjian".
Penundaan seperti itu sudah diperkirakan terjadi dalam kondisi saat ini yang "penuh tantangan dan ketegangan", kata Menlu AS Blinken.
Dalam jumpa pers, dia berkata, "Kami Tengah berupaya mencari jalan keluar dari kebuntuan ini."
Dia menyatakan bahwa Amerika Serikat "yakin" bahwa kesepakatan itu akan berlaku sesuai jadwal pada hari Minggu dan bahwa gencatan senjata akan berlangsung.
Menurut media Israel, kesepakatan itu diharapkan disetujui pada hari Jumat (17/1). Pejabat Israel belum mengkonfirmasi hal ini sejauh ini.
Pada Kamis (16/1/2020) malam, Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa partai sayap kanannya akan keluar dari pemerintahan Netanyahu jika menyetujui kesepakatan tersebut, meskipun sebagian besar menteri Israel diharapkan mendukungnya.
Dalam jumpa pers, Ben-Gvir menyatakan bahwa kesepakatan ini sangat tidak masuk akal.
Sebaliknya, ia menyatakan partainya, Otzma Yehudit, tidak akan berusaha menggulingkan pemerintah.
Dia meminta Menteri Keuangan dari Partai Zionis Religius Bezalel Smotrich, yang merupakan pemimpin partai sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu, untuk bergabung dengannya dan mengundurkan diri setelah kesepakatan itu disetujui.
Seorang pejabat senior Hamas memberi tahu BBC bahwa mereka berkomitmen pada perjanjian yang diumumkan tim mediator.
Pejabat itu memberi tahu BBC bahwa Khalil al-Hayya, kepala delegasi Hamas, secara resmi memberi tahu Qatar dan Mesir bahwa mereka setuju dengan semua ketentuan perjanjian.
Namun, Hamas berusaha menambahkan nama satu atau dua anggotanya ke dalam daftar tahanan yang akan dibebaskan sesuai dengan kesepakatan, kata Rushdi Abualouf, wartawan BBC di Gaza.
(Rakha Satria Wibawa)