TERKINI Pemerintah Tetapkan Target Zero ODOL 2027: AHY Tegaskan Komitmen Lindungi Pengemudi dan Pengguna Jalan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan memberlakukan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) atau bebas kendaraan dari kelebihan dimensi dan muatan yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Ia mengatakan masalah truk kelebihan dimensi dan kelebihan muatan ini sudah menjadi perhatian nasional dan menjadi atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi dalam berbagai aspek," kata AHY di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Senin, 6 Oktober 2025.
Hari ini, AHY menggelar rapat koordinasi tentang rencana aksi nasional penanganan kendaraan ODOL bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Ada dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, hingga bank BUMN.
AHY menjelaskan, rapat kali ini akan membahas berbagai upaya untuk menyatukan langkah lintas kementerian, lembaga, serta stakeholders. "Dalam rangka harmonisasi rencana Perpres Penguatan Logistik Nasional serta finalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan odol, kita harus semakin ketat dalam berkoordinasi," ujar AHY.
Ia mengatakan sudah ada beberapa kali rapat koordinasi tingkat menteri pada 6 Mei dan 17 Juli 2025 terkait dengan ini. Kemudian, ada rapat-rapat teknis pada September 2025. "Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum, kami harapkan targetnya selesai di Oktober 2025," kata dia.
Selain itu, BPS tengah menyusun kajian terkait dengan dampak penerapan kebijakan zero ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian. Kajian ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.
AHY menegaskan, kebijakan Zero ODOL berpihak kepada rakyat kecil, terutama para pengemudi truk dan masyarakat pengguna jalan.
"Urgensi penanganan truk ODOL ini berkali-kali kita ingatkan. Kita juga tidak bosan-bosan menyampaikan ini kepada publik, karena narasi yang dibangun juga harus kuat. Jangan sampai kemudian ada pemutarbalikan narasi bahwa seolah-olah kita tidak berpihak pada pengemudi, tidak berpihak kepada wong cilik (rakyat kecil).
Padahal sebaliknya, kita ingin menghadirkan solusi agar kita bisa menekan betul angka kecelakaan lalu lintas, kata AHY saat membuka rapat koordinasi tingkat menteri mengenai penanganan truk ODOL di kantornya, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Ia menemui sejumlah tantangan dalam mengaplikasikan Zero ODOL di lapangan. Setidaknya ada lima tantangan utama dalam merealisasikan kebijakan Zero ODOL.
Pertama, tingginya ongkos logistik yang kerap membuat sebagian pelaku usaha tergoda melanggar aturan mengenai dimensi dan muatan kendaraan. "Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan Zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu, dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua, diharapkan tanggal 1 Januari 2027 kebijakan sudah berlaku efektif," katanya usai Rapat Koordinasi tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ODOL di kantornya pada Senin (6/10/2025).
Kedua, lemahnya sistem pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum, yang menyebabkan pelanggaran ODOL terus berulang. Padahal, dari sisi regulasi sudah tercantum larangan penggunaan truk ODOL dengan pertimbangan keselamatan.
Ketiga, benturan kepentingan antara pengemudi, pemilik kendaraan, dan pemilik barang. Menurut AHY, perbedaan orientasi antar pihak ini kerap memicu pelanggaran karena masing-masing berupaya menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan.
Keempat, rendahnya kesejahteraan pengemudi angkutan barang. AHY menilai praktik tersebut menjadi beban tambahan bagi pengemudi dan pelaku usaha, sekaligus menghambat efektivitas penegakan aturan di lapangan. Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, pemerintah tengah menyiapkan sembilan rencana aksi nasional. Program ini mencakup penguatan regulasi, digitalisasi pengawasan, peningkatan kesejahteraan pengemudi, hingga pembenahan infrastruktur logistik nasional.
AHY memaparkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 150.906 kasus kecelakaan dengan 26.839 korban meninggal dunia, dan sekitar 10,5 persen di antaranya melibatkan angkutan barang. Sehingga, Zero ODOL harus segera dilaksanakan.
Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan sembilan rencana aksi nasional menuju Zero ODOL 2027.
"Yang jelas kita ingin menuju zero ODOL di 1 Januari 2027. Indonesia harus bebas kendaraan ODOL," tegas AHY.
Ia optimistis target tersebut bisa dicapai. "Ini kira-kira bisa kita capai bersama tidak Bapak-Ibu sekalian? Bisa. Optimis? Karena saya dengar ini sudah belasan tahun tidak tuntas-tuntas. Tapi saya rasa kehadiran kita semua di sini semangat yang sama ya Bapak-Ibu ya. Terima kasih sekali lagi saya mengapresiasinya," ujarnya.
Dalam Rapat hari ini, AHY menekankan fokus pada empat dari sembilan rencana aksi nasional, yaitu poin 1, 5, 6, dan 7.
"Yang pertama adalah integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. Yang nomor 5, pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang, juga pengelola kawasan industri yang menerapkan atau yang sebaliknya melanggar kebijakan Zero ODOL tadi," katanya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kajian menyeluruh terhadap dampak kebijakan tersebut. "Yang ke 6, kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan Zero ODOL terhadap perekonomian, terutama biaya logistik dan juga dampak pada inflasi.
Dan yang nomor 7 adalah penguatan aspek ketenagakerjaan, standar kerja yang layak bagi pengemudi, masuk di antaranya adalah standarisasi perjanjian kerja, upah, jaminan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum," terang AHY.
(Nezya Zulfi Dini Rivaulin)
Sumber foto (ANTARANEWS/Harianto)
Konten ini diolah dari sumber Kompas, Tempo, CNBC Indonesia.
https://money.kompas.com/read/2025/10/06/200800426/zero-odol-berlaku-2027-ahy--ini-tidak-bisa-ditunda-tunda-lagi-
https://www.cnbcindonesia.com/news/20251006152641-4-673286/zero-odol-berlaku-mulai-2027-ahy-kasih-peringatan-tegas-bilang-begini
https://www.tempo.co/ekonomi/5-kendala-larangan-truk-kelebihan-muatan-menurut-ahy-2076884