X

TERKINI Rapor merah CELIOS untuk kinerja 1 tahun Prabowo-Gibran, 10 menteri diusulkan diganti.

20 Oktober 2025 13:55 | Oleh Tim DKYLB 01

JAKARTA: Lembaga peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan rapor merah untuk kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah dianggap belum dapat memenuhi janji kampanye dan para menteri dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik.


Laporan Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran yang dirilis CELIOS pada Minggu (19/10) menggunakan dua metode utama: survei expert judgment yang melibatkan 120 jurnalis dari 60 media nasional, serta survei publik terhadap 1.338 responden dari berbagai daerah di Indonesia. Di antara yang dinilai adalah kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum.

Dalam Rapor CELIOS, Prabowo Subianto memperoleh nilai 3 dari 10, sementara Gibran Rakabuming Raka mendapat 2 dari 10. Dua institusi utama, POLRI dan TNI, juga mencatat nilai rendah, masing-masing 2 dan 3.

Sebagian besar responden menilai pemerintahan hanya menunaikan janji politiknya setengah hati. Sebanyak 56 persen menyebut hanya sedikit janji yang terealisasi, dan 43 persen lainnya menilai tidak ada yang terlaksana sama sekali.

Peneliti ekonomi CELIOS, Bakhrul Fikri, mengatakan bahwa penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang ekonomi cukup rendah, menjadi indikasi kegagalan kebijakan untuk menjawab tekanan biaya hidup dan daya beli masyarakat.


Sebanyak 84 persen responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, sementara 53 persen menilai stimulus ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.

“Fakta bahwa 84 persen responden menganggap pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, serta lebih dari separuh menilai bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian, menunjukkan adanya ketimpangan serius antara desain kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat,” kata Bakhrul.Sebanyak 72 persen responden dalam survei CELIOS menilai pelaksanaan program pemerintah masih buruk, terdiri atas 43 persen yang menilai buruk dan 29 persen sangat buruk.

Sebagian besar juga menilai rencana kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik, dengan 80 persen menyebutnya buruk atau sangat buruk. Kualitas kepemimpinan pun dianggap rendah, di mana 64 persen responden menilai kepemimpinan publik buruk atau sangat buruk.


Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, mengatakan bahwa persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja (23,5%) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4%).

"Temuan ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar. Akses terhadap pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang, terutama di kelompok berpendapatan menengah dan bawah. Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat justru memperdalam kesenjangan sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional,”

“Survei menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran menurun karena terdapat 34 persen pemilihnya terdahulu yang tidak akan memilih kembali di Pemilu mendatang," kata Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar.

"Hasil rapor merah ini menjadi aspirasi publik agar pemerintah segera melakukan reshuffle kabinet, termasuk menjalankan rekomendasi untuk segera memperbaiki sektor penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga barang pokok, dan bantuan sosial khususnya ke kelas menengah.”

Sebanyak 96 persen publik mendukung reshuffle kabinet bagi menteri yang dinilai gagal. Mayoritas menyoroti lemahnya koordinasi lintas lembaga (58%), pemberantasan korupsi yang belum maksimal (43%), dan kebijakan ekonomi yang membebani rakyat.


Dalam penilaian para ahli dan publik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadi menteri dengan kinerja terburuk dengan skor -151 dan harus di-reshuffle.

"Ini menandakan bahwa sektor energi dinilai bermasalah, penuh konflik kepentingan, dan minim terobosan," bunyi laporan CELIOS.

Menteri lain atau pejabat setingkat menteri yang mendapat rapor buruk mulai dari peringkat kedua terbawah setelah Bahlil adalah Dadan Hindayana (Kepala BGN), Natalius Pigai (Menteri HAM), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), Widiyanti Putri Wardhana (Menteri Pariwisata), Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan), Budiman Sudjatmiko (Kepala BP Taskin), Yandri Susanto (Menteri Desa dan PDT), dan Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN).

Sementara menteri yang dinilai memiliki kinerja terbaik yang mencerminkan tingginya penerimaan publik adalah Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Nasaruddin Umar (Menteri Agama) dan Abdul Mu'ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah).


CELIOS mengatakan reshuffle terhadap menteri yang dianggap tidak berkinerja baik tidak hanya soal pergantian posisi, "tetapi menjadi ujian bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki arah pemerintahan."

nama : syifa nur ihsani 7024210169 

sumber :temp.co,detikEdu,CNN indonesia 


“Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Lagi: Warga Dievakuasi, Abu Vulkanik Selimuti Flores”

Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores, Nusa Tenggara Timur, kembali meletus pada 15 Oktober 2025. Erupsi disertai kolom abu setinggi sekitar 10 kilometer dan hujan abu yang melanda sejumlah wilayah di sekitarnya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan status Siaga dan mengimbau warga untuk tidak beraktivitas dalam radius tujuh kilometer dari kawah. Letusan ini juga berdampak pada penerbangan lokal serta aktivitas warga yang terpaksa mengungsi ke tempat aman. Fenomena alam ini menjadi pengingat akan potensi aktivitas vulkanik tinggi di kawasan Indonesia Timur.

20 Oktober 2025 20:48 | terkini

Urgensi Etika Politik Kehidupan Politik Indonesia

Argumen yang dilontarkan bukan tanpa alasan bahkan sangat jelas saat tontonan kebangsaan menyuguhkan para pemimpin yang hanya menampilkan moralitas sekedarnya. Hal ini semakin jelas manakala korupsi yang semakin melembaga dan menomor satu, tidak hanya di lingkup pemerintahan bahkan sampai di Dewan Perwakilan Rakyat.

19 Oktober 2025 22:08 | terkini