TERKINI Basarnas: Tidak Punya Sonar-Alat Rusak karena Anggaran Terbatas!
DKLYB.com, Selasa (08/07/2025) - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengalami keterbatasan anggaran dalam mendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Padahal, Basarnas telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 13 tahun berturut-turut. Kepala Basarnas Mohamad Syafii mengatakan, pagu awal Basarnas pada 2025 hanya Rp 1,4 triliun dari kebutuhan ideal senilai Rp 3,7 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran Basarnas masih terblokir sebesar Rp 282,17 miliar sehingga pagu riil turun menjadi Rp 1,2 triliun. “Backlog ini berpotensi memengaruhi kesiapan operasi SAR yang langsung berdampak pada keselamatan nyawa,” ujar Syafii saat rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (7/7/2025).
Syafii mengungkapkan, sistem pendeteksi dini yang dimiliki Basarnas, yaitu MEOLUT-IDMCC, dalam kondisi rusak dan tidak bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu operasi pencarian dan penyelamatan, tapi juga membuat Basarnas terancam dinonaktifkan dari keanggotaan Cospas-Sarsat yang merupakan sistem search and rescue (SAR) berbasis satelit internasional. Kerusakan alat juga membuat operasi pencarian dan penyelamatan di Indonesia kerap dinilai tidak cepat dan tidak tepat. “Secara khusus, kami sampaikan bahwa Basarnas memiliki MEOLUT, dan kondisi saat ini kami laporkan dalam kondisi unserviceable. Anggaran pemeliharaan yang dialokasikan hanya mampu mendukung sampai bulan Juni 2025,” kata Syafii dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/7/2025). "Saat ini pelaksanaan operasi SAR sering dianggap tidak cepat, tepat, dan tidak terkoordinasi. Fungsi deteksi dini saat ini sudah mulai terganggu dan masyarakat sangat membutuhkan layanan publik, khususnya jaminan keselamatan,” tambahnya.
Syafii juga mengungkapkan, posisi Basarnas di peringkat Asia Pacific SAR Plan Implementation terus mengalami penurunan sejak 2023. Basarnas sempat masuk lima besar pada 2023 setelah Singapura, Amerika, Australia, dan Vietnam. Namun, Indonesia turun ke peringkat enam setelah Singapura, Amerika, Australia, Vietnam, Hongkong, dan China pada 2024 dan peringkat delapan pada 2025. “Setiap waktu keterlambatan, setiap sarana dan prasarana yang tidak siap, dan setiap kemampuan yang tidak terjaga, bisa berarti jiwa terancam melayang, yang seharusnya bisa diselamatkan,” kata Syafii.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, Basarnas ternyata belum memiliki sonar yang memadai sehingga kesulitan mencari posisi kapal tenggelam.
Hal tersebut terungkap ketika Komisi V DPR dan Basarnas membahas peristiwa KMP Tunu Pratama yang tenggelam di Selat Bali. Menurut Lasarus, alat yang dimiliki Basarnas saat ini hanya berfungsi untuk mendeteksi apakah ada korban saat kapal tenggelam. Basarnas juga belum mempunyai operator untuk alat-alat canggih sehingga masih harus meminjam tenaga dari luar. “Alat yang Basarnas punya hari ini adalah kalau sudah ditemukan, baru mereka punya alat. Bisa mendeteksi apakah di dalam masih ada korban terperangkap atau tidak dan seterusnya. Tapi, untuk mencari di mana kapal itu tenggelam, Basarnas belum punya,” ujar Lasarus dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/7/2025). "Salah satu kesimpulan rapat adalah meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan dulu alat-alat yang sangat-sangat diperlukan. Indonesia ini luas. Kita ini kan negara dari pulau-pulau. Lautan kita dua per tiga dari luas daratan. Yang berarti potensi bencana di laut ini sangat besar. Oleh karenanya, alat-alat utama terkait dengan kecelakaan di laut harusnya bangsa sebesar ini sudah punya,” pungkasnya.
Mohamad Rangga Averhoes