X

TERKINI Kebijakan FWA untuk ASN: Bukan Berarti Bebas Kerja dari Mana Saja

30 Juni 2025 15:37 | Oleh Tim DKYLB 03

DKYLB.com (30/06/2025) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rini Widyantini meluruskan kesalahpahaman mengenai kebijakan flexible working arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara ASN. Ia menegaskan bahwa FWA bukanlah work from anywhere (WFA) atau bebas bekerja dari mana saja.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, Rini menjelaskan bahwa fleksibilitas kerja ini lebih fokus pada pengaturan lokasi dan waktu kerja yang lebih fleksibel. "Jadi WFA ini bukan work from anywhere, tapi flexible working arrangement (FWA), jadi working arrangement-nya yang fleksibel," ujarnya.

Tujuan FWA: Peningkatan Kinerja dan Kepuasan Kerja

Rini menuturkan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja ini penting untuk menghadapi tantangan organisasi modern yang membutuhkan efektivitas dan pengukuran kinerja yang lebih baik. Tujuannya jelas meningkatkan kinerja organisasi dan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja para ASN.

Contoh Penerapan di Berbagai Negara

Rini juga mencontohkan beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Belanda, Australia, Singapura, dan Arab Saudi. Ia menyebut Singapura berhasil meningkatkan responsivitas layanan publik dengan model kerja hybrid. Sementara itu, Belanda berhasil mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek. Hal ini, lanjutnya, menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukanlah sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menjawab tantangan birokrasi di masa depan.

Aturan Resmi FWA untuk ASN

Sebelumnya, pada 17 Juni, Kementerian PANRB telah menerbitkan aturan resmi terkait FWA melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah. Aturan ini memberi kesempatan bagi instansi pemerintah untuk menerapkan model kerja yang lebih adaptif. Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup pilihan kerja dari kantor, rumah, atau lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja yang dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas. 




Sumber: Antara News

Daffa Febio Putra JMMA 

Pemerintah Tetapkan Target Zero ODOL 2027: AHY Tegaskan Komitmen Lindungi Pengemudi dan Pengguna Jalan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan Zero ODOL akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Dalam rapat di Kantor Kemenko IPK, Jakarta (6/10/2025), AHY menyebut langkah ini penting untuk menekan kecelakaan dan memperkuat logistik nasional. Pemerintah menyiapkan sembilan rencana aksi, fokus pada integrasi data elektronik, insentif usaha, kajian ekonomi, dan perlindungan pengemudi.

06 Oktober 2025 22:55 | terkini

Ekspor Udang dan Rempah Indonesia Terancam: AS Terapkan Aturan Ketat karena Isu Radioaktif

Pemerintah Amerika Serikat melalui Food and Drug Administration (FDA) memperketat aturan impor terhadap udang dan rempah asal Indonesia setelah ditemukannya dugaan kontaminasi radioaktif pada beberapa sampel produk ekspor. Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan eksportir dan petani di daerah penghasil utama seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Kasus ini tidak hanya berdampak pada nilai ekspor, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang standar pengawasan pangan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan BPOM kini tengah berkoordinasi dengan otoritas AS untuk menelusuri dan memastikan kebenaran temuan tersebut.

06 Oktober 2025 18:45 | terkini

Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Bertambah, Evakuasi Terus Dilakukan

Musibah runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo mengguncang masyarakat. Proses evakuasi terus berlangsung di tengah duka mendalam, sementara jumlah korban tewas terus bertambah seiring ditemukannya jasad baru di antara puing bangunan.

06 Oktober 2025 12:05 | terkini