30 Juni 2025 21:06 | Oleh Tim DKYLB 02
Pemerintah Indonesia meluncurkan program “Sekolah Rakyat” sebagai langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan akses digital di wilayah-wilayah terpencil. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berbasis teknologi kepada pelajar yang sebelumnya mengalami keterbatasan jaringan internet, perangkat digital, dan literasi teknologi.
Melalui kolaborasi antara Kementerian Kominfo, pemerintah daerah, dan pihak swasta, Sekolah Rakyat hadir dengan menyediakan fasilitas belajar seperti perangkat komputer, koneksi internet satelit, serta pelatihan penggunaan teknologi informasi. Fokus utamanya adalah wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), di mana ketimpangan digital sangat terasa dibandingkan wilayah perkotaan.
Program ini tidak hanya memberikan infrastruktur, tetapi juga menyasar penguatan kapasitas guru dan tenaga pengajar dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pelajar juga didorong untuk aktif menggunakan sumber belajar daring, seperti platform e-learning nasional dan aplikasi edukasi lokal.
Dengan meningkatnya akses digital, diharapkan anak-anak di daerah terpencil dapat memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses informasi, pendidikan, dan pengembangan diri. Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun ekosistem digital inklusif demi mendukung transformasi digital nasional.
Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan masyarakat setempat. Program ini menunjukkan komitmen negara untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang dalam arus kemajuan teknologi yang semakin pesat.
(Silvia putri)
Artikel ini membahas meningkatnya deforestasi di Indonesia yang menyebabkan krisis lingkungan dan sosial. Hutan di Kalimantan dan Papua terus menyusut akibat ekspansi sawit dan tambang. Masyarakat adat kehilangan sumber hidup, sementara program reforestasi dinilai belum efektif karena minim partisipasi lokal.
29 Oktober 2025 04:40 | terkini
Gerakan Reset Indonesia mencuat di media sosial sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil dan kurang transparan. Melalui tagar #ResetIndonesia, gerakan ini menyerukan perlunya perubahan mendasar dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum agar lebih berpihak kepada rakyat. Fenomena ini menjadi simbol meningkatnya kesadaran publik serta kekuatan suara masyarakat di era digital.
28 Oktober 2025 20:40 | Jurnalistik Forensik
Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ustaz di Bekasi, Jawa Barat, menggemparkan publik. Pria berinisial M (47) itu ditangkap polisi setelah terbukti memperkosa anak angkat dan keponakannya sendiri secara berulang sejak tahun 2013. Ironisnya, pelaku selama ini dikenal sebagai tokoh agama di lingkungannya.
28 Oktober 2025 20:25 | terkini
Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik dengan tingkat kontaminasi tertinggi di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa polusi udara dan limbah plastik kini tidak hanya mencemari darat dan laut, tetapi juga turun bersama hujan. Para peneliti memperingatkan potensi dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, karena partikel mikroplastik dapat terhirup, masuk ke saluran pernapasan, hingga berpotensi masuk ke aliran darah. Temuan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa krisis plastik telah mencapai level atmosfer, menuntut langkah serius dalam pengendalian sampah dan emisi perkotaan.
28 Oktober 2025 20:08 | kesehatan
Puluhan sepeda motor di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mendadak mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU pada Selasa (28/10/2025). Peristiwa ini membuat warga resah dan menimbulkan antrean panjang di bengkel-bengkel setempat. Dugaan sementara menyebutkan adanya kandungan air atau campuran tidak murni dalam bahan bakar tersebut.
28 Oktober 2025 19:47 | terkini
Kasus laporan yang diajukan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terhadap pembuat dan penyebar meme di media sosial menuai perhatian publik. Tindakan ini memunculkan perdebatan antara perlindungan nama baik pejabat publik dan kebebasan berekspresi warga di dunia digital.
28 Oktober 2025 19:40 | terkini
