PEMILU DAN PILPRES Rakyat Bergerak Ungkap Kami Muak Mahkamah Keluarga Gibran Cawapres Ilegal
DKYLB.com, Kamis (9/11/2023) - Sejumlah kalangan tidak bisa berdiam diri dengan adanya fenomena keluarga Joko Widodo (Jokowi) yang ugal-ugalan.
Tidak ada satu pun masyarakat madani dan pro demokrasi mendukung politik dinasti yang telah ugal-ugalan dilakukan oleh Jokowi.
Diawali dengan menantu dan anak Jokowi maju di Pilkada Medan dan Solo.
Bobby Nasution yang baru seumur jagung menjadi menantu Jokowi dimajukan di Medan.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka dimajukan sebagai Wali Kota Solo.
Meski belum lagi genap tiga tahun, Jokowi memajukan Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto, yang merosot jika tidak bersama Jokowi.
Keduanya kemudian berkomplot untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres meski belum selesai bertugas sebagai Wali Kota Solo.
Gibran seolah hanya membebek untuk mengikuti jejak Jokowi.
Sosok Jokowi juga baru dua tahun jadi Gubernur DKI Jakarta untuk dicampakkan dan menjadi Capres di tahun 2014.
Berbagai kalangan terus menyuarakan aspirasi mereka.
Tidak sedikit kalangan mengecam dan menjadikan politik dinasti keluarga Jokowi sebagai perusak iklim demokrasi di Indonesia dan dunia.
Jokowi dan komplotannya telah menjadikan kekuasaan mereka untuk mengubah Indonesia sebagai negara otoriter.
Rezim Jokowi bisa melakukan semua termasuk untuk memporak-porandakan semua kekuatan termasuk kekuasaan PDIP dan Megawati Soekarnoputri bisa dilucuti.
Tidak dapat dipungkiri, salah satunya terkait kartu as korupsi BLBI dan korupsi politik yang melibatkan sejumlah pihak yang diduga berada di PDIP.
Selain itu, kasus Harun Masiku bisa menjadi batu sandungan yang berbahaya untuk PDIP.
Perlawanan dilakukan PDIP dengan mengerahkan sejumlah BuzzeRp yang di awalnya membela Jokowi, tapi mereka sudah pecah dan sebagian bergabung di Jokowi, sebagian lagi bergabung di kubu Ganjar.
Mereka saling serang dan tidak mengurangi tensi politik yang terus meningkat.
Di tengah situasi itu, suasana panas juga mewarnai media sosial.
Tagar Kami Muak bersatu dengan kata kunci Mahkamah Keluarga dan Gibran Cawapres Ilegal yang bermunculan karena keputusan Mahkamah Keluarga untuk meloloskan Gibran menjadi Cawapres Ilegal karena persyaratan telah diubah.
Karena itu, sejumlah kalangan masyarakat juga sudah mulai berani menunjukkan ketidaksukaan mereka pada rezim Jokowi.
Mereka juga membongkar sejumlah baliho liar, yang tidak membayar pajak yang bertebaran di mana-mana misalnya baliho Kaesang yang menjadi Ketua Umum PSI meski baru dua hari bergabung di PSI.
Di sisi lainnya, baliho Prabowo dan Gibran juga dipasang di mana-mana dengan diangkut menggunakan truk Pertamina.
Suasana itu menjelaskan baik Prabowo dan Gibran serta Kaesang hanya berani menyebarkan baliho dan tidak berani mengumpulkan massa.
Contohnya di beberapa daerah, mereka sudah datang dengan harapan, rakyat mau mengunjungi acara mereka.
Malang tidak dapat ditolak karena tidak ada rakyat yang mendatangi acara mereka.
Mereka hanya membuang uang kampanye, tapi masyarakat tidak mau hadir.
Situasi itu sangat paradoks dengan sejumlah baliho yang lebih banyak dari jumlah orang
Dinasti Jokowi memang sedang berkuasa dan mabuk kekuasaan.
Mereka bisa melakukan apa saja termasuk menjadikan yang buruk sebagai baik.
Atau sebaliknya, menjadikan yang baik menjadi kejahatan.
Dengan kekuasaan dan dana tidak terbatas meski berasal dari utang, mereka bisa menggelontorkan sejumlah dana besar untuk menutupi keburukan rezim ini.
Misalnya terkait melesatnya utang Indonesia yang digunakan untuk menyejahterakan keluarga penguasa sementara USD semakin meroket tidak terkendali
Haus kekuasaan itu mengakibatkan harga-harga melambung tinggi.
Akibatnya banyak masyarakat yang tidak tercukupi gizi dan kebutuhan dasarnya.
Sebagian masyarakat sudah tidak bisa membeli beras.