GAYA HIDUP Tragedi banjir PHK pegawai kementerian jelang puasa dan Lebaran lowongan kerja tinggal jadi buzzer karena efisiensi anggaran rezim Prabowo Subianto
DKYLB.com, Kamis (13/2/2025) - Anak-anak di sekolah dapat makan gratis dengan menu alakadarnya seharga 10.000 imbasnya semua pegawai kontrak dan pegawai honor di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipulangkan ke rumah mereka padahal mereka baru saja menandatangani kontrak kerja dan sebagian adalah pegawai honorer.
Ketika pulang ke rumah didapati orangtuanya sedang menangis karena terkena PHK akibat dampak efisiensi anggaran guna menunjang program Presiden berjalan.
Sejumlah netizen memberikan komentar pedih atas kebijakan memecat pegawai kontrak dan honorer di antaranya di Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan kementerian lainnya meski mereka baru saja menandatangani kontrak kerja.
Belum termasuk di daerah-daerah imbas pengetatan anggaran yang dilakukan secara membabi buta.
Suasana kantor kementerian juga gelap gulita karena lampu dimatikan.
Suasana kerja benar-benar sangat suram dan penuh dengan Isak tangis keluarga karena orangtuanya kehilangan pekerjaan apalagi menjelang bulan puasa dan Lebaran di awal tahun 2025 ini.
Presiden Prabowo Subianto tidak peduli dengan nasib banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan mereka.
Berikut sebagian suara mereka termasuk suara pegawai yang kehilangan mata pencarian dan nafkah mereka, tragedi di awal Prabowo Subianto memerintah selain gelombang PHK, kesulitan kerja, malah ditambah dengan pemecatan.
Sungguh miris Negeri ini dari hari ke hari kian tragis.
Pegawai yang sudah bekerja bertahun² tetiba saja harus dirumahkan karena penghematan, tapi artis yang sudah kaya dan sudah dijadikan kolonel yang kita gak tau hasil kerjanya diangkat jadi stafsus...waduh.
Mungkin supaya bisa menggiring opini dan mempengaruhi rakyat karena punya basic influence.
Lama-lama ditakutkan, kita kembali ke zaman orba terutama saat ditugaskannya departemen penerangan untuk mengontrol hanya berita positif yang layak ada di media miliknya.
Malah Prabowo Subianto lebih memprioritaskan sejumlah buzzer seperti Hasan Nasbi yang menghina dirinya secara brutal, Kurawa, Raffi Ahmad sampai Deddy Corbuzier sebagai pejabat penting.
Yang utama, banyak pegawai dan honorer harus kehilangan pekerjaan mereka di tengah kebutuhan hidup yang semakin menghimpit dan kenaikan harga bahan pokok, kesulitan gas elpiji, sampai dengan biaya anak sekolah yang meroket, belum termasuk pajak yang makin mencekik.
Meski demikian kalangan rezim ini malah lebih suka membantah fakta dan kenyataan yang dialami langsung oleh para pegawai yang kehilangan nafkah dan mata pencarian mereka.
"Mau makan apa karena uang sudah tidak ada," kata seorang pegawai kementerian perhubungan yang terkena dampak pemecatan bersama dengan banyak pegawai lainnya, yang dikumpulkan untuk diberitahukan pemberhentian kerja persis seperti terjadi di Kementerian PU dan kementerian lainnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemnaker Sunardi juga menerangkan sampai saat ini Kemnaker belum mendapat informasi terkait tenaga honorer yang dirumahkan.
“Kalau terkait tenaga honorer sampai saat ini kami belum mengetahui detail info tersebut,” ungkapnya.
Dia juga menjelaskan tidak ada pemberhentian untuk seluruh tenaga Non ASN di tubuh Kemnaker.
"Bapak Menteri Prof Yassierli sudah menegaskan hal ini di internal Kemnaker,” lanjutnya.
Faktanya ramai beredar di media sosial dan testimoni para pegawai kontrak dan nasib pegawai honorer di kementerian yang terkena PHK akibat kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah.
Tragedi ini benar-benar sangat memilukan dan menyayat hati.
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal adanya kabar pegawai honorer pemerintahan dirumahkan karena terdampak efisiensi anggaran.
Hal ini membuktikan bahwa para pejabat ini memang sengaja tidak mau tahu yang dialami Kemenhub, Kemen PU, dan kementerian lainnya yang dipaksa memangkas karyawan dan tenaga kerja produktif di tempat mereka.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Avverouce, mengaku belum menerima kabar tersebut.
Dia malah sibuk membantah fakta nyata dengan menyatakan, prinsip penataan tenaga Non ASN di pemerintah adalah tidak ada pengurangan penghasilan, tidak ada PHK massal yang dilakukan, tidak ada pembengkakan anggaran, dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kementerian PANRB mengimbau instansi pemerintah agar mengikuti prinsip tersebut dalam penyelesaian tenaga non-ASN,” katanya kepada kumparan pada Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Avverrouce menjelaskan pemberhentian mungkin saja terjadi pada tenaga yang berasal dari vendor dan tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Untuk hal tersebut, kebijakan bergantung pada K/L terkait.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada pekerja di instansinya yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).
“Tidak ada (yang dirumahkan),” kata Menteri PU saat ditemui usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2025).
Adapun belakangan ini santer di media sosial kabar adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap petugas operasi dan pemeliharaan (OP) akibat pemangkasan anggaran K/L.
Menurut Dody, para pekerja atau OP yang dirumahkan tersebut masih menunggu perpanjangan kontrak.
Faktanya sesuai pengakuan pegawai yang dipecat dan dirumahkan, mereka baru saja menandatangani kontrak sesuai bidangnya mulai dari tenaga kerja di kantor, supir, bahkan sampai OB.
Anggota DPR dari Komisi V DPR dan Fraksi PDIP, Adian Napitupulu menyampaikan, kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di antaranya mengakibatkan program membangun kelas dan sekolah dikurangi bahkan dihapus.
Imbasnya kepada para pekerja di konstruksi mulai bangunan sampai jalan akhirnya menganggur.
"Jumlahnya ada dua juta kontraktor dan berbagai sektor menganggur karena pembangunan tidak ada" katanya menunjuk data anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan.