TERKINI Marah Atas Beredarnya Video Dirjen Pajak Bersama Komunitas Moge, Sri Mulyani: Bubarkan!
DKYLB.COM 926/2/2023) - Di tengah kasus ‘Kekayaan Fantastis’ yang membelit salah seorang pegawainya, Rafael Alun Trisambodo, beredar video sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkonvoi menunggangi motor gede.
Terlihat Suryo Utomo, Dirjen Pajak ada diantara rombongan itu. Komunitas moge yang bernama Belasting Rijder bahkan aktif mengunggah aktivitas mereka di media sosial. Salah satunya video Suryo Utomo itu.
Barangkali kegiatan Belasting Rijner sebelumnya tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi sejak munculnya sosok Rafael Alun serta kasus penganiayaan oleh anaknya Mario Dandy Satriyo (MDS), kegiatan komunitas ini banyak menuai hujatan dari masyarakat.
Bagaimana tidak. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih sangat tidak elok jika para pegawai perpajakan ini secara vulgar memamerkan hobi mewahnya itu.
Tak kurang Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga ikut mengecam aktivitas bawahannya yang dianggap menyebabkan degradasi kepercayaan masyarakat. Sri Mulyani tidak ingin muncul persepsi buruk terhadap kementerian yang dipimpinnya khususnya DJP.
Bahkan, lanjut Sri Mulyani, apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan Moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik.
“Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar Sri Mulyani dikutip dari akun instagram resmi dengan nama akun @smindrawati pada Minggu (26/02/2023).
Sri Mulyani pantas geram karena beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online, foto dan berita Dirjen Pajak mengendarai moge bersama klub Blasting Rijder.
“Saya meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP,” kata Sri Mulyani.
Ia juga menginstruksikan agar Dirjen Pajak bisa menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN.
[Slamet Supriyadi]