TERKINI Pabrik Rokok Tolak Aturan Ini, Cemas Produk Ilegal Merajalela

13 Januari 2025 15:34 | Oleh Tim DKYLB 01

JAKARTA, Senin (13/01/2025) Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Bab XII tentang pengamanan zat adiktif yang termuat dalam Pasal 429 - 463 diberlakukan, dan aturan turunannya (Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan). Pasalnya, ruang lingkup pengaturan tersebut akan mematikan kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan berpandangan, proses pembuatan regulasi tersebut minim transparansi dan tidak melibatkan pelaku IHT sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam produk hukum yang dihasilkan. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

GAPPRI mendukung pemerintahan Presiden Prabowo - Gibran yang berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diantaranya dengan menyerap jutaan tenaga kerja dengan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia