TERKINI Kritik IKN,Timnas AMIN: Masyarakat Banyak yang Miskin, Etis Enggak Bikin Istana?
DKYLB.COM (26/11/2023) - Sepakat dengan Anies Baswedan, Asisten Pelatih Timnas AMIN (Anies-Muhaimin), Jazilul Fawaid, mengkritik pembangunan IKN karena secara moral masih banyak warga miskin di Indonesia, tetapi pemerintah malah membangun IKN yang megah.
"Kita ini masyarakat Indonesia secara besar ini kan hidupnya masih banyak yang miskin, masa iya sih kita buat istana yang begitu besar seperti itu? Itu moral ya, bukan soal undang-undang," ujar Jazilul ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (26/11/2023).
Dia juga mempertanyakan etis tidaknya membangun istana megah sementara masyarakat masih banyak yang miskin.
"Etis enggak secara moral kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin tapi kita bangun istana? Kan enggak," ucap Jazilul.
Baca Juga: Kerusuhan Massa di Bitung Sulut Makan Korban 1 Orang Tewas
Lebih jauh Jazilul berpendapat bahwa bisa saja Undang-Undang IKN direvisi kembali di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jazilul pun menargetkan jika Anies-Muhaimin menang pilpres 2024, akan mengambil keputusan terbaik terkait IKN.
"Kan tentu IKN itu dibahas di undang-undang kan. Sikapnya sudah ada di DPR waktu itu, masing-masing partai. Kalau undang-undang kan biasa, bisa direvisi, bisa diperbaiki," ujar Jazilul Fawaid.
"Ya makanya kita menangkan dulu supaya keputusannya bisa diambil yang terbaik," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik keras megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai langkah pemerintah membangun ibu kota baru tidak tepat.
Kritik itu dilemparkan Anies Baswedan di depan puluhan ribu warga Muhammadiyah saat acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. Acara tersebut digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/2023).
Semula Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan oleh peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro yang dalam dialog itu menjadi panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan Sosial.
Siti Zuhro bertanya sikap Anies dan Cak Imin terhadap pemilu yang dampaknya sampai pada desentralisasi dan otonomi daerah. Dia pun lanjut bertanya apakah IKN prospektif untuk Indonesia.
Baca Juga: Bunga Citra Lestari Dikabarkan Segera Menikah
"Izin Pak Moderator berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro, dilihat dalam siaran YouTube TvMu Channel, Minggu (26/11/2023).
Anies menjawab dengan lugas pertanyaan Siti Zuhro. Menurut Anies, pembangunan kota baru justru akan menghasilkan ketimpangan.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," jawab Anies.
Baca Juga: Fadli Zon di Parlemen Eropa: Siapapun Dukung Kekejaman Israel di Gaza akan Kehilangan Kompas Moral
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menjelaskan, apabila tujuan dibangunnya IKN Nusantara adalah untuk pemerataan, maka pemerintah harusnya fokus membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia.
"Kalau mau meratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ujar Anies
Oleh sebab itu, Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tak tepat. Dia bahkan menyebut langkah yang diambil pemerintah untuk membangun IKN tidak nyambung dengan tujuan yang ingin dicapai.
"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu enggak nyambung," jelas Anies.
Baca Juga: Polisi Diduga Tembaki 4 Nelayan Pelaku Bom Ikan di Konawe Selatan, 1 Tewas
Lalu, capres yang diusung Partai Nasdem, PKB dan PKS itu menegaskan pembangunan IKN harus dikaji kembali secara matang untuk menghindari masalah-masalah yang dapat timbul ke depan. Dia memandang, IKN tidak tepat dibangun sebagai solusi untuk Indonesia yang setara. (*)