TERKINI Legislator Nilai Pemerintah Tidak Serius Bangun Jaringan Gas Rumah Tangga
DKYLB.COM (16/10/2023) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai Pemerintah tidak serius dalam membangun Jaringan Gas (Jargas) sebanyak empat juta SR (sambungan rumah tangga) karena sampai baru terpasang sekitar 1 juta SR atau sekitar 25 persen dari target.
Padahal, kata legislator ini, sudah dua tahun Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang cukup, khususnya di APBN 2023-2024, untuk pembangunan Jargas tersebut.
Bahkan, alokasi APBN yang sebelumnya didedikasikan untuk pembangunan Jargas malah dialihkan untuk membangun infrastruktur pipa gas alam ruas Cisem (Cirebon-Semarang).
“Akibatnya upaya untuk mengejar target jargas tersebut jalan di tempat. Hingga saat ini yang terpasang baru sekitar 1 juta sambungan rumah atau sekitar 25 persen. Bukannya mengejar target, Pemerintah malah mengurangi target menjadi hanya 2.4 juta SR pada tahun 2024,” ujar Mulyanto dalam pesan singkatnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Baca Juga: Game Toleransi Beragama Karya Siswa MAN 2 Banyumas Raih Juarai Kompetisi Riset Internasional
Menurutnya, kalau secara masif Jargas dibangun dan masyarakat beralih dari gas melon 3 kg menjadi gas alam produk domestik, maka impor gas LPG secara langsung dapat dikurangi sehinggga defisit transaksi berjalan sektor migas juga akan tereduksi.
“Nyatanya program Jargas mandeg. Impor LPG tetap tinggi. Jangan-jangan ini permainan mafia impor," duga Mulyanto.
Diakui, PGN (Perusahaan Gas Negara) secara mandiri membangun jargas yang sasarannya untuk keluarga menengah atas namun jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, harga gas alam untuk rumah tangga ini masih kurang menarik, akibatnya animo penggunaan gas alam oleh masyarakat untuk menggantikan gas LPG juga tidak seberapa tinggi.
Baca Juga: Menag Targetkan 3 Juta Guru dan Siswa Madrasah Ahli Matematika
Ia mengusulkan agar gas alam untuk rumah tangga miskin sebaiknya disubsidi saja oleh negara, seperti subsidi gas melon 3 kg, untuk meningkatkan permintaan gas alam dan mengurangi impor gas LPG.
Tujuannya, agar target jargas bisa dicapai dan jumlah anggaran APBN yang dikeluarkan juga optimal. (*)