TERKINI Ongkos Mahal Pilkada, Usulan Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Kembali Menguatkan
Biaya tinggi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah partai politik pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan perubahan mekanisme Pilkada, dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Usulan tersebut didasari oleh tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Dalam praktiknya, biaya kampanye Pilkada dapat mencapai puluhan miliar rupiah, baik untuk logistik kampanye, mobilisasi massa, hingga kebutuhan politik lainnya. Kondisi ini dinilai memberatkan calon dan berpotensi mendorong praktik politik uang.
Menurut pendukung wacana tersebut, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap lebih efisien dari sisi anggaran dan mampu menekan biaya politik yang selama ini menjadi beban besar dalam sistem Pilkada langsung. Selain itu, mekanisme ini disebut dapat meminimalisasi konflik horizontal di masyarakat akibat kompetisi elektoral yang ketat.
Namun, wacana ini menuai beragam tanggapan. Sejumlah pengamat politik menilai bahwa Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat yang penting untuk dipertahankan. Perubahan sistem dinilai berpotensi mengurangi partisipasi publik dan membuka ruang transaksi politik di parlemen daerah.
Perdebatan mengenai mahalnya ongkos Pilkada dan alternatif sistem pemilihan kepala daerah menjadi topik utama dalam program Bocor Alus Politik yang disiarkan melalui kanal YouTube Tempodotco dan Spotify. Diskusi tersebut mengulas berbagai sisi, mulai dari efisiensi anggaran hingga dampaknya terhadap demokrasi lokal di Indonesia.
Diolah dari media sosial X Tempo
Penulis : Bisathul lais