TERKINI Pembatasan Game Online Tidak Cukup, Pemerintah Didesak Perkuat Sistem Perlindungan Data Digital
Wacana pemerintah untuk membatasi akses pada game online dinilai sebagai langkah yang tidak cukup substansial. Para pengamat mendesak agar fokus kebijakan segera dialihkan ke penguatan sistem keamanan digital dan perlindungan data nasional secara menyeluruh.
Batasi Game Bukan Solusi Utama
Pembatasan game online sering kali didorong oleh kekhawatiran terhadap dampak negatif pada perkembangan anak dan remaja. Namun, menurut pakar kebijakan digital dan keamanan siber, Dr. Bima Sakti (nama disamarkan), langkah ini hanya menyentuh permukaan masalah.
"Membatasi game online itu mudah dilakukan, tapi tidak menyelesaikan akar masalah keamanan digital kita," ujar Bima, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, masalah utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah adalah kerentanan sistem dan infrastruktur digital Indonesia terhadap ancaman siber, termasuk kebocoran data pribadi yang masif.
Penguatan Sistem Jadi Kunci Prioritas
Bima menekankan bahwa daripada menghabiskan energi pada pembatasan konten, pemerintah sebaiknya mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat aspek fundamental, yaitu sistem pertahanan siber nasional. Hal ini mencakup beberapa hal krusial:
Penguatan Regulasi: Memastikan undang-undang perlindungan data (seperti UU PDP) ditegakkan secara maksimal dengan sanksi yang tegas.
Peningkatan Infrastruktur Keamanan: Investasi pada teknologi firewall dan enkripsi data untuk lembaga-lembaga vital negara.
Edukasi Literasi Digital: Memberikan pemahaman yang masif kepada masyarakat tentang cara menjaga data pribadi mereka.
Jika sistem perlindungan data rapuh, maka segala bentuk pembatasan game online hanya akan menjadi tindakan kosmetik yang tidak efektif dalam jangka panjang.
"Perlindungan data adalah hak dasar. Jika data masyarakat terus bocor, itu menunjukkan kegagalan sistem. Itu yang harusnya menjadi fokus utama dan prioritas di atas wacana pembatasan game," tutupnya.
Pemerintah kini dituntut untuk menunjukkan komitmen serius dalam membangun lingkungan digital yang aman, bukan sekadar membatasi konten yang dianggap bermasalah.