JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah (pemda) atas kebijakan pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Permintaan maaf tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

“Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) bukan bentuk sentimen pribadi terhadap kepala daerah, melainkan langkah efisiensi agar anggaran negara dapat digunakan secara optimal. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja agar ekonomi di daerah bergerak sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional.

“Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat,” tambahnya.

Pernyataan ini disampaikan setelah sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memprotes pemangkasan anggaran TKD ke Kementerian Keuangan. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat mengganggu pembangunan daerah hingga pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah pusat tetap memperhatikan kebutuhan daerah. Kebijakan penghematan diambil agar dana tidak mengendap di kas pemerintah pusat maupun daerah. “Sebelum ke daerah, saya di pusat dulu. Banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Kalau enggak, ya percuma,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun depan tetap dijalankan secara hati-hati dengan menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Kami memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal,” ujarnya.

Adapun dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada 2025. Meski demikian, pemerintah memastikan manfaat bagi masyarakat tetap dijaga melalui peningkatan belanja program prioritas yang naik menjadi Rp1.377,9 triliun.

Purbaya menambahkan, pemerintah akan terus mendorong sektor riil agar berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga membuka kemungkinan penambahan kembali TKD jika kondisi ekonomi dan penerimaan pajak membaik tahun depan.

“Kalau ekonominya sudah bagus, pendapatan pajak naik, dan kebocoran di kepabeanan berkurang, tentu bisa kita tambah lagi,” tutupnya.

Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah atas pemangkasan anggaran, namun menegaskan pentingnya penggunaan dana secara efisien dan tepat sasaran. Ia mendorong daerah untuk mempercepat belanja demi memperkuat ekonomi nasional. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan penghematan dilakukan bukan karena sentimen terhadap daerah, melainkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bisathul lais
Diolah oleh Kompas.com dan CNN Indonesia