TERKINI Purbaya Buka Peluang Tambah Anggaran IKN, Tunggu Investasi Swasta Masuk
Jakarta, 6 November 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menambah anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun-tahun mendatang. Namun, ia menegaskan bahwa tambahan dana dari pemerintah baru akan diberikan jika diperlukan dan setelah keterlibatan sektor swasta berjalan optimal.
“Yang jelas, yang sudah kita setujui adalah perusahaan swasta yang membangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan tuh pembangunan rumahnya,” ujar Purbaya di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/11).
Ia menambahkan, “Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah (APBN) kita keluarkan lagi.”
Purbaya memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut meskipun laju pengerjaannya tidak secepat sebelumnya. Pemerintah, menurutnya, kini mengandalkan kemitraan dengan pihak swasta sebagai strategi pembiayaan jangka menengah agar proyek tersebut dapat terus berjalan tanpa terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, Otorita IKN (OIKN) sebelumnya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun untuk tahun depan. Namun, usulan tersebut tidak disetujui, sehingga anggaran IKN tahun 2026 ditetapkan hanya sebesar Rp6,26 triliun.
Dari jumlah itu, sekitar Rp4,73 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan kompleks DPR, MPR, dan MA, serta gedung Komisi Yudisial (KY). Sekitar Rp600 miliar dialokasikan untuk pengelolaan gedung dan kawasan yang telah dibangun, termasuk Kantor Presiden, Istana Negara, Kantor Kemenko, serta fasilitas pendukung seperti air minum, sanitasi, dan area hijau.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut bahwa pemangkasan anggaran tersebut bisa berpengaruh pada jadwal pembangunan. “Ya pastinya akan memengaruhi (pembangunan IKN). Bisa mundur lagi kan,” katanya.
Purbaya juga menanggapi pemberitaan media asing The Guardian yang menyebut proyek IKN berpotensi menjadi “ghost city” akibat keterbatasan dana. Ia menegaskan bahwa prediksi tersebut keliru dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Kalau ekonominya udah bagus, uang saya di Kementerian Keuangan akan banyak nanti. Jadi jangan dengar prediksi orang luar, itu sering salah kok,” ucapnya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan IKN sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, termasuk tahap kedua proyek senilai Rp48,8 triliun yang mencakup pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, serta pemeliharaan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penambahan anggaran pembangunan IKN, namun menegaskan hal itu bergantung pada perkembangan investasi swasta dan kebutuhan proyek di masa depan. Meski menghadapi keterbatasan anggaran tahun 2026, pemerintah memastikan pembangunan tetap berjalan dan menepis isu bahwa IKN akan menjadi “kota hantu”. Dukungan swasta dan pengelolaan dana secara bertahap diyakini akan menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Bisathul lais
Diolah oleh CNN Indonesia dan Kumparan