TERKINI KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT Terkait Gubernur Riau
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah itu mengamankan Gubernur Riau bersama sembilan orang lainnya pada Selasa malam, 4 November 2025.
Operasi senyap ini diduga berkaitan dengan kasus suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Saat ini, seluruh pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dugaan Suap Proyek Infrastruktur
Dari informasi yang beredar, OTT dilakukan setelah KPK menerima laporan soal adanya transaksi mencurigakan antara pejabat daerah dan kontraktor proyek. Transaksi itu diduga terkait “fee proyek” pembangunan jalan dan jembatan di beberapa kabupaten di Riau.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya kegiatan OTT tersebut.
“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Riau. Saat ini, sejumlah pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan,” kata Ali dalam keterangannya, Rabu (5/11).
Ali menambahkan, sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
10 Orang Diamankan
Meski KPK belum mengumumkan nama-nama resminya, sumber internal menyebut sepuluh orang yang diamankan terdiri dari:
-
Gubernur Riau
-
Kepala Dinas PUPR
-
Dua staf ahli gubernur
-
Tiga pihak swasta (rekanan proyek)
-
Dua ajudan gubernur
-
Seorang sopir pribadi
Selain itu, penyidik juga mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah, dokumen proyek, dan alat komunikasi yang diduga berkaitan dengan perkara.
Kronologi Penangkapan
Tim KPK bergerak di beberapa titik di Pekanbaru dan sekitarnya sejak sore hari. Penangkapan berlangsung cepat, dengan sejumlah pihak langsung dibawa ke kantor kepolisian setempat untuk pemeriksaan awal, sebelum diterbangkan ke Jakarta.
“Operasi ini merupakan hasil kerja tim yang sudah lama memantau dugaan transaksi terkait proyek daerah,” ujar salah satu sumber di internal KPK.
Respons Pemerintah dan Publik
Penangkapan ini langsung menyita perhatian publik. Tagar #OTTGubernurRiau bahkan sempat jadi trending topic di media sosial beberapa jam setelah berita mencuat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan menghormati langkah hukum yang diambil KPK.
“Kami menunggu hasil resmi dari KPK. Jika status hukum Gubernur Riau sudah ditetapkan, akan ada mekanisme sesuai aturan yang berlaku,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dalam keterangannya.
Fokus KPK di Daerah
KPK menegaskan bahwa OTT di Riau ini merupakan bagian dari fokus mereka terhadap pencegahan dan penindakan korupsi di daerah, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
“Kami terus mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga integritas. Jangan main-main dengan proyek publik,” tegas Ali Fikri.
Penutup
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Publik berharap lembaga antikorupsi itu dapat menuntaskan penyidikan secara terbuka dan memberikan efek jera bagi pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya.
BY : KIRANA BRILYANT