TERKINI Penjara Nusakambangan: Dari Pulau Terpencil hingga Pusat Reformasi Pemasyarakatan
Pulau Nusakambangan terletak di Cilacap, Jawa Tengah, dan sejak masa kolonial Belanda telah berfungsi sebagai tempat pembuangan tahanan politik serta pelaku kejahatan berat. Hingga kini, kawasan ini dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan dijadikan kawasan khusus pemasyarakatan. Letaknya yang terpisah dari daratan utama serta akses yang sangat terbatas menjadikannya lokasi ideal untuk menahan narapidana berisiko tinggi seperti teroris, bandar narkoba, dan koruptor kelas kakap.
Di Nusakambangan terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan berbeda, mulai dari minimum hingga super maksimum. Sistem penjagaan di sana tergolong paling ketat di Indonesia, dengan pengawasan berlapis dan prosedur keamanan modern. Reputasi ini membuat Nusakambangan sering dijuluki sebagai “Alcatraz-nya Indonesia”, penjara yang nyaris mustahil untuk kabur. Namun di balik ketatnya pengamanan, terdapat upaya serius pemerintah dalam meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan agar lembaga pemasyarakatan tetap berjalan sesuai asas kemanusiaan.
Belakangan, perhatian publik terhadap Nusakambangan meningkat setelah pemerintah memindahkan puluhan narapidana berisiko tinggi dari Bali dan Jawa Timur ke pulau tersebut pada pertengahan 2025. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan nasional dan mengurangi risiko gangguan keamanan di lapas lain. Peristiwa ini menjadi sorotan media dan masyarakat, memicu rasa penasaran tentang kehidupan di balik tembok penjara yang dijuluki “Pulau Kematian” itu.
Selain pemindahan napi, perhatian terhadap Nusakambangan juga meningkat akibat berbagai skandal di dalam sistem pemasyarakatan. Pemerintah bahkan melakukan pelatihan ulang terhadap lebih dari seribu petugas lapas setelah ditemukan adanya praktik penyelundupan narkoba di dalam penjara. Langkah ini menandakan adanya keseriusan Kemenkumham dalam memperbaiki sistem dan memperkuat integritas aparat pemasyarakatan. Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
Menariknya, pemerintah kini berupaya mengubah citra Nusakambangan dari “penjara kematian” menjadi kawasan produktif. Melalui berbagai program pertanian dan peternakan, pulau ini diarahkan untuk menjadi lumbung pangan nasional yang melibatkan warga binaan. Pendekatan ini menegaskan perubahan paradigma dari hukuman semata menuju rehabilitasi dan pemberdayaan narapidana. Transformasi ini diharapkan dapat membantu proses reintegrasi sosial bagi para mantan napi setelah masa tahanan mereka berakhir.
Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap Nusakambangan menunjukkan bahwa publik kini lebih peduli terhadap isu pemasyarakatan dan pembenahan sistem hukum. Pulau yang dulu identik dengan ketakutan dan misteri kini menjadi simbol perubahan menuju sistem penegakan hukum yang lebih manusiawi, transparan, dan berorientasi pada pembinaan. Nusakambangan bukan lagi sekadar penjara, melainkan cerminan perjalanan panjang reformasi pemasyarakatan di Indonesia.