28 Oktober 2025 15:11 | Oleh Tim DKYLB 01
Rumah tangga selebgram Julia Prastini atau Jule bersama suaminya Na Daehoon tengah diterpa isu perselingkuhan yang mengejutkan publik. Berawal dari viralnya video berdurasi delapan detik yang memperlihatkan interaksi mesra antara Jule dengan seorang pria yang diduga petinju bernama Safrie Ramadhan, dinamika rumah tangga mereka menjadi sorotan media dan warganet.
Sebelumnya, pasangan ini dikenal harmonis dan sering membagikan momen kebersamaan yang bahagia di media sosial, sehingga kabar ini membuat banyak pihak terkejut dan kecewa. Setelah beberapa hari tidak memberikan klarifikasi, Jule akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2025 melalui unggahan di Instagram Stories menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka.
Dalam pernyataannya, Jule mengakui kesalahannya tanpa mencari alasan dan menyesali dampak yang terjadi kepada suami, keluarga, serta pihak-pihak lain yang terdampak termasuk para sponsor dan brand yang pernah bekerja sama dengannya. Jule menyatakan kesadaran penuh atas kesalahan yang dilakukan dan berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
Sementara itu, sang suami, Na Daehoon, lebih memilih fokus pada perawatan dan pengasuhan ketiga anak mereka di tengah isu yang ramai diperbincangkan. Kejadian ini membawa dampak signifikan bagi karier Jule yang bahkan sempat berhenti menerima job setelah isu perselingkuhan tersebut merebak.
Publik berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan kedua belah pihak memperoleh kedamaian. Namun, kasus ini tetap menjadi bahan pembicaraan hangat yang mengingatkan pentingnya kepercayaan dalam sebuah hubungan pernikahan.
Achfani Fahreza
Sumber: Liputan6.com, tribunnews.com, Vivo.co.id
Proyek kereta cepat Whoosh kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan praktik korupsi di dalamnya. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis nasional tersebut.
28 Oktober 2025 18:00 | terkini
Artikel ini mengupas hubungan kompleks antara kode suksesi Keraton Yogyakarta dan dinamika politik lokal di wilayah tersebut, khususnya dalam konteks peluang kepemimpinan perempuan. Analisis akan mencermati tradisi, hukum, dan persepsi publik terkait potensi seorang perempuan memegang takhta atau posisi strategis di Pemda DIY, menimbang pengaruhnya terhadap masa depan otonomi dan stabilitas politik di Yogyakarta.
28 Oktober 2025 17:45 | nasional
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menghadapi sorotan tajam akibat kerugian finansial signifikan yang dilaporkan pada tahun 2024, mencapai Rp2,6 triliun. Beban utang proyek ini kepada China Development Bank (CDB) mencapai sekitar Rp75 triliun, yang secara langsung membebani konsorsium BUMN, terutama KAI, dan disebut sebagai "bom waktu". Di tengah klaim pemerintah bahwa Whoosh adalah "investasi sosial jangka panjang," muncul desakan audit forensik independen oleh DPR karena dugaan cost overrun besar dan minimnya transparansi kontrak. Meskipun analisis ekonomi menunjukkan kelayakan jangka panjang, rendahnya perpindahan moda dan harga tiket tinggi menjadi tantangan nyata adopsi Whoosh saat ini.
28 Oktober 2025 17:35 | otomotif
Artikel ini mengulas pro dan kontra dari kebijakan pemerintah pusat yang memungkinkan utang daerah kepada negara, serta dampaknya terhadap otonomi fiskal Pemerintah Daerah (Pemda). Studi kasus menyoroti bagaimana kebijakan baru ini, meskipun berpotensi membiayai proyek infrastruktur krusial, dapat membatasi kemandirian finansial Pemda di masa depan. Analisis akan membahas keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan risiko ketergantungan fiskal jangka panjang.
28 Oktober 2025 17:05 | daerah
Jurnalisme investigasi di Indonesia menghadapi tantangan ganda di era digital: meningkatnya serangan siber dan ancaman kriminalisasi hukum. Reporter yang membongkar kasus korupsi atau isu sensitif kini rentan menjadi target peretasan data, doxing, hingga ancaman pencemaran nama baik melalui UU ITE. Artikel ini membahas bagaimana jurnalis berjuang mempertahankan integritas dan keamanan liputan mendalam di tengah bayang-bayang ancaman digital dan potensi penggunaan pasal karet yang menghambat kebebasan pers.
28 Oktober 2025 16:50 | Jurnalistik Forensik
Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 yang mengharuskan jurnalis asing mengurus Surat Keterangan Kepolisian (SKK) untuk meliput di lokasi tertentu memicu gelombang kritik. Komunitas pers dan pegiat demokrasi menilai aturan ini tumpang tindih kewenangan, berpotensi melanggar UU Pers, dan merupakan bentuk pembatasan ruang gerak jurnalis, terutama terkait isu sensitif seperti Papua. Polri beralasan ini demi stabilitas dan perlindungan, namun desakan revisi terus menguat karena dikhawatirkan akan memperburuk citra demokrasi dan independensi pers di mata dunia.
28 Oktober 2025 16:30 | Jurnalistik Forensik
