PEMILU DAN PILPRES Debat Tanpa Sanggah, TPN Ganjar Sebut Usulan TKN Prabowo itu Sebagai Curhat
DKYLB.COM (8/12/2023) – Wacana tentang teknis debat capres cawapres dalam Pemilu 2024 terus bergulir meski debatnya sendiri belum dimulai, kini muncul usulan debat tanpa sanggah.
Terbaru, Iwan Setiawan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menilai usul Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang meminta agar momen saling sanggah alam debat capres cawapres dikurangi atau bahkan dihilangkan sehingga jadi debat tanpa sanggah, sebagai bukan debat tetapi berubah jadi curhat.
Iwan menyebutkan debat merupakan ajang bagi capres-cawapres untuk menyampaikan gagasan serta visi-misinya sehingga perlu dibarengi dengan dialog dan tanya jawab, agar dapat lebih mudah dipahami sehingga debat tanpa sanggah berarti bukan debat.
Dikatakan debat bukan ajang untuk menjatuhkan satu sama lain, melainkan ingin melihat bagaimana capres-cawapres itu mampu mendialogkan visi-misi dan programnya sehingga nanti akan terbentuk komitmen untuk menjalankannya setelah terpilih.
Baca Juga: Disuruh keluar PSI oleh Kaesang Usai Bicara Politik Dinasti di Yogyakarta, Ini Respon Ade Armando
Dia juga menadaskan debat juga merupakan sarana capres-cawapres untuk mempertahankan visi-misi dan program dengan penjelasan yang mendalam juga rasional dari pertanyaan dan kritik yang muncul dari lawan debat.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat juga punya kekayaan wawasan terhadap visi-misi yang ditawarkan capres-cawapres tersebut.
“Kalau tidak ada proses sanggah menyanggahnya bukan debat namanya itu, tapi curhat," kata Iwan kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo mengakui pihaknya sudah mengusulkan debat tanpa sangah dalam rapat antara timses pasangan calon dengan KPU.
Dikatakan tujuan dihilangkannya sangahan untuk memaksimalkan waktu para paslon menjelaskan gagasan dan program kerja.
Baca Juga: Geledah Korupsi Komoditas Timah, Kejagung Sita Uang Logam Mulia dan Uang Rp76 Miliar
“Sesi saling sanggahnya kalau bisa dikurangi, atau dihilangkan,” kata Drajat di Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Hal itu, agar pasangan calon itu diberikan kesempatan lebih panjang untuk pendalaman kebijakan, jelas Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (*)