PEMILU DAN PILPRES Tidak Mungkin Kabinet Tanpa Menteri dari Partai Politik, Mahfud Md: Kalau Ada yang Menjanjikan Itu Pasti Bohong
DKYLB.COM (2/12/2023) – Meskipun berencana membentuk zaken kabinet yang diisi tokoh kompeten, namun calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan membentuk kabinet tanpa menyertakan menteri dari partai politik adalah hal tidak mungkin sehingga kalau ada yang menjanjikan begitu dipastikan bohong.
"Bisakah tidak merekrut orang partai untuk menjadi menteri? Enggak bisa. Saya katakan tidak bisa, kalau itu diminta kepada saya, saya takluk, Enggak bisa jadi presiden," kata Mahfud saat menghadiri Mukernas Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).
Menurut Mahfud partai politik adalah tempat pengaderan untuk melahirkan pemimpin nasional yang nantinya akan menduduki jabatan strategis mulai dari menteri hingga menjadi presiden.
Baca Juga: Baru Nikah Siri Saja, Sebanyak 94 Warga Rumpin Bogor dan Parung Panjang Melakukan Isbat Nikah
"Kalau partai itu adalah tempat pengaderan, persemaian pemimpin nasional untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden ya dari menteri itu. Kalau tidak karena partai, tidak pilih jadi menteri bagaimana?" ujar Mahfud.
Mahfud juga menjelaskan bahwa sistem politik Indonesia sama dengan yang sebagian besar sistem di negara-negara di dunia, yang menterinya adalah kader partai.
Meski begitu namun berencana akan membentuk zaken kabinet, yakni kabinet yang diisi oleh tokoh yang kompeten dan berkualitas.
"Kita lihat dulu, saya perlu menteri keuangan, kualifikasinya ini, partai mana yang punya? sudah teruji belum? Kalau sudah, masuk. Jangan malah orang masuk, begitu masuk korupsi, baru 6 bulan ditangkap," lanjutnya.
Baca Juga: Wanita isteri Siri Ahmad Yuda Suami Pembakar Isteri di Batam Ditangkap
Menurut Mahfud, pihak yang menjanjikan kabinet tanpa menteri dari partai adalah hal yang tidak mungkin dan bohong.
"Saya kira kalau nanti ada orang menjanjikan itu pasti bohong. Partai politik itu justru menurut konstitusi untuk kaderisasi, tidak boleh dilarang, tapi tidak harus masuk juga karena ada orang yang dari birokrasi," tuturnya. (*)