X

GAYA HIDUP Sri Mulyani: Pria dan Wanita Seperti Sepasang Sepatu dalam Bahas Kesetaraan Gender

26 Juni 2024 18:24 | Oleh Tim DKYLB 01

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya kesadaran tentang kesetaraan gender di Indonesia. Baginya, kesetaraan ini bukanlah tentang persaingan antara perempuan dan laki-laki, tetapi tentang memberikan hak dan penghargaan yang sama kepada semua individu. Dalam konteks negara dengan populasi sekitar 270 juta orang seperti Indonesia, di mana jumlah laki-laki dan perempuannya hampir seimbang, kesetaraan hak menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari total penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta, sekitar 136,66 juta adalah laki-laki dan 133,54 juta adalah perempuan. Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa dalam masyarakat yang beraneka ragam seperti ini, setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Sri Mulyani pun mencontohkannya pentingnya kesetaraan hak atau keadilan antara masyarakat laki-laki dan perempuan itu seperti sepasang sepatu, yang bila berbeda satu dengan lain tentu tak nyaman dipakai.

"Bukan karena kita ingin melebihi tapi dalam sebuah masyarakat yang laki-laki perempuan setara saya sering katakan yang mungkin sebagian sudah pernah denger itu," kata Sri Mulyani dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan Bundaku (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) Otoritas Jasa Keuangan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Sri Mulyani dengan tegas menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan dalam hal pilihan sepatu, menggambarkan betapa sulitnya bagi mereka yang mengenakan sepatu hak tinggi berbanding sepatu datar.

Untuk mengatasi masalah ini dan menekankan pentingnya penghargaan terhadap perempuan, Sri Mulyani telah memperkenalkan skema Anggaran Responsif Gender (ARG) sejak tahun 2010 di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Skema ini bertujuan untuk memasukkan aspek kesetaraan gender dalam penganggaran belanja.

Secara berkelanjutan, penggunaan ARG di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terus meningkat. Contohnya, pada tahun 2018, hanya 26,43% dari total belanja K/L yang tercakup dalam ARG, tetapi angka ini meningkat tajam menjadi 41,46% pada tahun 2023.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa setiap anggaran dianalisis untuk mengidentifikasi bagian mana yang memberikan manfaat utama kepada perempuan, sebagai bagian dari prinsip anggaran responsif gender. Langkah ini diambil karena perempuan sering kali menghadapi diskriminasi bahkan dalam kondisi sehari-hari yang seharusnya normal.

ECO BRANDING BERSAMA “@WALKWITHDUASATU “ : KISAH PETUALANGAN MAHASISWA FIKOM UP DI DESA SUKAJADI, KEC TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang tidak hanya menitikberatkan pada praktik langsung di lapangan, tetapi juga pada pembelajaran aspek sosial. Kuliah Kerja Nyata juga menjadi syarat pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change).

05 Agustus 2025 12:30 | Bogor

Inovatif! Program Eco Green KKN Mahasiswa Ajak Siswa SMKN 47 dan Warga Pejaten Barat Kelola Sampah Plastik Menjadi Bernilai

Melalui program KKN Universitas Pancasila Eco Green, mahasiswa bekerja sama dengan siswa SMKN 47 Jakarta serta warga Kelurahan Pejaten Barat, khususnya RT 2 RW 7, dengan mengolah botol plastik bekas menjadi produk kerajinan bernilai jual. Program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan sekaligus membangun keterampilan kreatif dan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat. Mahasiswa KKN terlibat aktif dalam memberikan pelatihan, pendampingan pembuatan kerajinan, serta edukasi dasar pemasaran produk. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari siswa dan warga karena dinilai bermanfaat, aplikatif, dan berdampak langsung bagi lingkungan sekitar.

31 Juli 2025 14:59 | Terkini

REVISI UU TNI DALAM CERMIN MEDIA: KRISIS KOMUNIKASI, KRISIS DEMOKRASI

Pemerintah dan DPR tengah mengajukan revisi UU TNI yang memunculkan kembali diskursus lama tentang “dwifungsi militer”. Meski diklaim bertujuan memperkuat efektivitas pertahanan, substansi revisi justru menuai kritik keras karena membuka kembali ruang bagi prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil—praktik yang pernah jadi simbol represi Orde Baru. Isu ini tidak hanya kontroversial secara hukum, tetapi juga menimbulkan krisis komunikasi publik. Pemerintah nyaris tidak menyampaikan narasi penyeimbang secara strategis. Akibatnya, media mengambil alih ruang wacana dan membentuk persepsi negatif secara masif.

21 Juli 2025 00:32 | Nasional

Membangun Narasi atau Mengaburkan Realitas? Fenomena Dedi Mulyadi Sang Gubernur Konten di era Demokrasi Digital

Belakangan ini, nama Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan. Bukan karena posisinya di parlemen, bukan pula karena polemik legislatif. Yang membuatnya terus dibicarakan adalah kehadirannya yang nyaris harian di layar ponsel kita—dalam video-video yang memperlihatkan dirinya “blusukan”, membantu masyarakat, menyentuh persoalan lokal dengan narasi besar: kehadiran negara di tengah rakyat kecil. Sekilas, ini terlihat seperti bentuk ideal dari komunikasi politik. Figur publik yang tampil tanpa jarak, menggunakan bahasa sederhana, dan menjangkau rakyat lewat media sosial alih-alih podium formal. Tapi justru di situlah letak pertanyaannya: apakah semua ini sungguh autentik? Atau apakah ini hanya kemasan citra?

18 Juli 2025 20:59 | Terkini

TRAGEDI PENDAKI BRASIL DI RINJANI: KOMUNIKASI KRISIS DAN PROTOKOL KESELAMATAN YANG TERLAMBAT DIRESPONS

Tragedi di Gunung Rinjani dan Krisis Komunikasi Pemerintah Gunung Rinjani kembali jadi sorotan dunia, kali ini karena tragedi pendaki asal Brasil yang meninggal di jalur pendakian. Publik mempertanyakan tanggung jawab pengelolaan keamanan, kesiapan petugas, dan prosedur penyelamatan di destinasi wisata sekelas Rinjani. Sayangnya, respons pemerintah terkesan datar dan normatif. Tidak ada klarifikasi yang kuat atau narasi empatik kepada keluarga korban. Krisis ini justru menunjukkan lemahnya strategi komunikasi, transparansi, dan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko pariwisata. Tragedi ini harus menjadi titik balik: pariwisata bukan hanya promosi, tetapi juga soal keselamatan, kesiapan, dan komunikasi publik yang manusiawi. Dalam era digital, setiap tragedi bisa viral dan merusak citra jika tidak ditangani dengan baik. Pemerintah harus belajar bersikap cepat, jujur, dan tangguh dalam menjawab kegelisahan publik, karena kredibilitas institusi dipertaruhkan.

18 Juli 2025 17:39 | Terkini