DUNIA KERJA Makan gratis hanya kedok ketidakmampuan rezim mengatasi anggaran negara berujung gelombang PHK dan lautan pengangguran yang paling tragis
DKYLB.com, Rabu (13/2/2025) - Pengetatan anggaran dengan cara memutus kontrak ratusan ribu orang karyawan di kementerian dan dinas hingga ke desa bahkan memutus guru honorer hanya kambing hitam ketidakbecusan rezim untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dengan kambing hitamnya, makan yang tidak bergizi, meski gratis itu.
Banyak orang dipecat meski baru teken kontrak di sejumlah kementerian dengan alasan pengetatan anggaran yang memicu gelombang PHK dan pengangguran yang menjamur.
Akibatnya terjadi keresahan dan frustrasi di tengah masyarakat dan kalangan karyawan bahkan ada yang bunuh diri karena kebijakan pemutusan kontrak hingga pemecatan yang terus memakan korban.
Kesedihan ini tidak hanya berakhir di pemecatan karena semua karyawan yang dipecat pemerintah punya keluarga, anak, istri, semuanya frustrasi tidak bisa makan dan minum karena tidak punya uang.
Bahkan pihak Gerindra hanya cuci tangan persis saat kebijakan gas elpiji tiga kg diberlakukan dan memicu penyakit sampai kematian sejumlah warga akibat kebijakan biadab itu.
Sejumlah suara disampaikan rakyat di media sosial berkaitan kebijakan memecat pegawai dan karyawan yang jika dijumlahkan akan tampak seperti lautan.
Kemenhan ga ada efisiensi anggaran, bisa jadiin deddy stafsus.
PU kena efisiensi 81T, bisa bikin 18.000 orang dirumahkan.
gajelas banget cok, kata gua sih pada kompak mogok aja rame2.
Gak usah panik bro
Kita kehilangan puluhan ribu pekerja
Karena cukup dengan mengangkat seorang @DedyCobuzier sebagai stafsus kemenhan
Dijamin kedepan Indonesia secara ekonomi akan baik baik saja
Sim salabim
Abrakadabra
Kata sibotak sambil ketawa.
Rezim @Prabowo lakukan penghematan atau efisiensi, dampaknya byk karyawan atau rakyat kecil yg kena PHK, lalu disaat yg sama rezim Prabowo terus angkat buzzernya jadi pejabat baru, yg terbaru Deddy Corbuzier.
Prabowo lakukan penghematan demi rakyat, itu omong kosong sappo, cuma omon-omon, tipu-tipu.
Ternyata masalah utama di sini, @Gerindra tidak paham bahwa belanja pegawai hanya merujuk ke Gaji dan Tunjangan dari ASN (PNS dan PPPK).
Sementara gaji honorer, Non ASN dan lain-lain, masuknya di akun belanja barang.
Sementara itu, seperti biasa, pihak Gerindra mau cuci tangan dan mencari kambing hitam atas kebijakan pemangkasan pegawai yang dilakukan itu.
Mereka mulai bungkam atas kekacauan yang terjadi seolah yang dipecat hanya karyawan kontrak di RRI saja padahal terjadi di semua kementerian.
Tragis betul.