TERKINI KPK Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh, Publik Soroti Pembengkakan Biaya
Jakarta, 26 Oktober 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengumpulkan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh. Proyek transportasi modern ini kembali menjadi sorotan publik akibat dugaan pembengkakan biaya dan kejanggalan dalam proses tender.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa lembaganya sedang mengidentifikasi dan menghimpun data awal mengenai proyek senilai triliunan rupiah tersebut.
“Kami tidak menunggu laporan. Begitu ada dugaan tindak pidana korupsi, kami berkewajiban mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang relevan,” ujar Asep seperti dikutip dari BeritaSatu (25/10/2025).
KPK juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika memiliki informasi tambahan terkait proyek tersebut. Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat proses klarifikasi dan verifikasi dugaan penyimpangan anggaran.
Isu dugaan korupsi muncul setelah sejumlah pihak menyoroti perbedaan mencolok biaya pembangunan proyek Whoosh dengan proyek sejenis di negara lain.
Menurut laporan KBA News, biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia mencapai sekitar US$52 juta per kilometer, jauh di atas rata-rata biaya proyek serupa di Tiongkok yang hanya berkisar US$17–18 juta per kilometer.
Selain itu, perubahan skema tender dari rencana kerja sama dengan Jepang menjadi dengan Tiongkok juga dinilai tidak transparan. Keputusan tersebut dinilai membuka ruang terjadinya praktik mark-up atau penyimpangan dalam proses pembiayaan.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu turut menyoroti potensi pelanggaran dalam proyek ini. Dalam wawancaranya dengan iNews, ia menyebut bahwa beberapa pihak perlu dimintai keterangan oleh KPK, termasuk:
-
Pihak yang mengubah skema kerja sama dari Jepang ke Tiongkok.
-
Tim penyusun studi kelayakan awal proyek.
-
Pejabat yang menyetujui pembiayaan proyek mencapai lebih dari US$5 miliar.
“Semua keputusan itu harus bisa dijelaskan kepada publik, karena menyangkut penggunaan uang negara dan utang luar negeri,” ujar Said Didu.
Sejumlah kalangan menilai bahwa pemerintah, khususnya di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, harus ikut bertanggung jawab dalam memberikan klarifikasi terkait dugaan kejanggalan biaya dan keputusan tender proyek tersebut.
KBA News bahkan menyebut perlunya “pengusutan menyeluruh” karena proyek ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang menggunakan dana publik.
Pengamat menilai, transparansi pemerintah dalam proyek besar seperti Whoosh menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur.
Meski KPK sudah mulai mengumpulkan data, proses hukum proyek ini diprediksi tidak mudah. Kompleksitas proyek lintas negara dan keterlibatan pihak asing dinilai bisa menjadi kendala teknis.
Selain itu, tekanan politik dan tingginya nilai proyek membuat kasus ini sensitif secara ekonomi dan diplomatik.
Proyek Kereta Cepat Whoosh yang awalnya digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia kini dihadapkan pada polemik dugaan korupsi dan pembengkakan biaya. KPK berjanji akan menindaklanjuti setiap informasi yang masuk dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Publik kini menanti langkah tegas lembaga antirasuah untuk membuktikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, atau hanya sebatas isu politik menjelang tahun politik 2025.