PEMILU DAN PILPRES Jawab Yandri Soal Jokowi Tanpa PDIP Nggak Ada Apa-apanya, Djarot: Memang Fakta!
DKYLB.COM (16/11/2023) – Atmosfer politik Indonesia kian memanas terbukti terjadi saling jawab terjadi antara Waketum PAN Yandri Susanto dengan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat soal Presiden Jokowi.
Yandri menduga penyebab retaknya hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP tak terlepas dari pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Jokowi tak ada apa-apa tanpa PDIP. Menurutnya, pidato itu membuat Jokowi dan PDIP pisah perahu.
"Saya mungkinmemaklumi ini pisah perahu. Kenapa? Diputar lagi, banyak. Misal Bu Mega mengatakan, 'Ini Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP nggak ada apa-apanya, kasihan dah'," kata Yandri di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Baca Juga: Pantun Chris Martin Coldplay: Apa Kabar Kota Jakarta, Boleh Dong, Pinjam Seratus
Yandri menduga Jokowi dinilai memiliki perasaan ada kekuasaan dan punya pengikut banyak. Akibatnya, Jokowi lalu memilih jalan yang berbeda setelah ada pidato Megawati itu. Di antaranya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka lalu menjadi cawapres Prabowo Subianto sehingga diminta mengembalikan kartu tanda anggota.
Selain itu, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangaret memilih bergabung PSI dan kini menjabat sebagai Ketum PSI. Kaesang memilih tak bergabung ke PDIP yang mempunyai tradisi satu keluarga diharapkan satu partai. Demikian juga menantu Jokowi, Bobby Nasution juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo-Gibran sehingga PDIP menyatakan Bobby sudah tak lagi memenuhi syarat sebagai kader.
Menanggapi soal Jokowi tak ada apa-apa tanpa PDIP tersebut, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut bahwa hal itu sebagai fakta karena PDIP selalu pasang badan untuk Jokowi.
"Memang Pak Jokowi ini bisa seperti ini karena PDI Perjuangan. Betul tidak? Tadi saya sebutkan sejak wali kota, gubernur, dan presiden dan PDI Perjuangan selalu pasang badan, sampai sekarang pasang badan," ujar Djarot, Rabu (15/11/2023).
Dia mengatakan PDIP terus mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi.
"Ketika Pak Jokowi misalkan, dia dinyinyirin, kemudian di-bully, dengan kata-kata yang tidak patut, itu kita yang pasang badan, termasuk yang di parlemen juga kita pasang badan. Kebijakan apapun yang disampaikan Pak Jokowi dan kita rasa itu baik, kalau ada yang nyerang kita pasang badan. Kalau nggak ada PDI Perjuangan, belum tentu juga," tambahnya.
Baca Juga: Penting Nih! Hukum Menikahi Perempuan yang Ditinggal Pergi Suaminya Tanpa Pesan
Apalagi, kata Djarot, kini kursi pemerintahan di parlemen sangat kuat. Dia menyebut hal itu tentu membuat kinerja pemerintahan yang dipimpin Jokowi bisa bekerja dengan maksimal dan cepat.
"Ini sekarang ini misalnya peta di parlemen itu kan kuat sekali, 83 persen ya menguasai, PAN baru bergabung tahun 2022 ketika Pak Zul jadi menteri sehingga semakin kuat. Ini kenapa kita mau seperti ini? Supaya sistem presidensialnya kuat, sehingga pemerintah betul-betul mampu mengatasi persoalan dengan cepat," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Djarot, ketika Jokowi kini berbeda pilihan, dia membiarkan rakyat menilai.
Baca Juga: Digugat Rp204 Triliun karena Pencalonannya di Pilpres, Gibran: Kita Hormati Semua
"Ketika misalkan Pak Jokowi memilih pilihan yang lain itu monggo, biarkan rakyat yang menilai. Rakyat itu punya akal, rakyat punya hati nurani, siapa yang benar siapa yang salah," katanya. (*)