NASIONAL Strategi Komunikasi Krisis atas Lonjakan Harga Pangan dan Respons Pemerintah: Komunikasi risiko dalam kebijakan ekonomi dan persepsi publik.
Lonjakan harga pangan, khususnya beras,
kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar
dalam menjaga stabilitas harga dan kepercayaan masyarakat. Dalam situasi ini,
strategi komunikasi krisis menjadi kunci untuk mengelola persepsi publik dan
memastikan kebijakan ekonomi diterima secara luas.
Krisis Harga Pangan dan Respons
Pemerintah
Menurut laporan Bisnis.com, pemerintah
telah mengimplementasikan enam langkah utama untuk meredam lonjakan harga
pangan, termasuk menjaga stok cadangan beras, mempercepat penyaluran program
SPHP, dan menggelar operasi pasar murah. Selain itu, relaksasi Harga Eceran
Tertinggi (HET) untuk beras premium juga diberlakukan hingga April 2024.
Namun, kebijakan ini tidak serta-merta menenangkan keresahan publik. Penelitian
oleh Zaenab Zalzabilla dan Rona Rizkhy dari Universitas Muhammadiyah Surakarta
menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi krisis harga
beras tahun 2024 didominasi oleh pendekatan justification, yakni membenarkan
kebijakan yang diambil dengan alasan rasional. Studi ini menggunakan kerangka
Situational Crisis Communication Theory (SCCT) untuk menganalisis pemberitaan
media seperti Kompas dan CNBC Indonesia.
Komunikasi Risiko dan Persepsi
Publik
Dalam konteks kebijakan ekonomi, komunikasi
risiko tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi dan
kepercayaan publik. Seperti dijelaskan oleh Raditya Jati dari BNPB, komunikasi
risiko yang efektif harus berbasis data, partisipatif, dan mampu membangun
kepercayaan. Hal ini sejalan dengan model komunikasi kebijakan publik yang
menekankan pentingnya narasi tunggal dan transparansi dalam menyampaikan
kebijakan ekonomi.
Sayangnya, dalam beberapa kasus, komunikasi pemerintah masih bersifat reaktif
dan kurang terintegrasi. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan, bahkan
penolakan terhadap kebijakan yang sebenarnya dirancang untuk melindungi
masyarakat.
Rekomendasi Strategis
Berdasarkan kajian akademik dan praktik
komunikasi krisis, berikut beberapa rekomendasi untuk memperkuat strategi
komunikasi pemerintah:
1. Transparansi dan Konsistensi: Informasi
harus disampaikan secara terbuka dan konsisten di berbagai kanal komunikasi.
2. Segmentasi Audiens: Pesan harus
disesuaikan dengan karakteristik demografis dan psikografis masyarakat.
3. Kolaborasi dengan Media dan Influencer:
Untuk memperluas jangkauan dan membangun narasi yang kredibel.
4. Monitoring Persepsi Publik: Menggunakan
media monitoring dan survei untuk menilai efektivitas komunikasi dan
menyesuaikan strategi.
Penutup
Krisis harga pangan bukan hanya soal
ekonomi, tetapi juga soal komunikasi. Pemerintah perlu mengelola krisis ini
tidak hanya dengan kebijakan teknis, tetapi juga dengan strategi komunikasi
yang cermat dan empatik. Kepercayaan publik adalah aset strategis yang harus
dijaga, terutama di tengah gejolak ekonomi global dan domestik.
Sumber Referensi
[1] Zaenab Zalzabilla & Rona Rizkhy
Bunga Chasana. Strategi Respon Krisis Pemerintah atas Kenaikan Harga Beras
2024. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
https://eprints.ums.ac.id/128259/4/NASKAH%20PUBLIKASI%20ZAENAB%20ZALZABILLA%20%20.pdf
[2] Bisnis.com. Ini 6 Upaya Pemerintah
Redam Lonjakan Harga Pangan.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20240327/9/1753300/ini-6-upaya-pemerintah-redam-lonjakan-harga-pangan
[3] Raditya Jati. Strategi Komunikasi
Risiko untuk Membangun Kepercayaan Publik. BNPB.
https://ppid.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Dr-Raditya-Jati-Strategi-Komunikasi-Resiko-Untuk-Membangun-Kepercayaan-Publik.pdf
[4] Eddy Cahyono Sugiarto. Komunikasi Kebijakan Publik di Era Post Truth. Sekretariat Negara. https://setneg.go.id/baca/index/komunikasi_kebijakan_publik_di_era_post_truth