05 November 2025 12:20 | Oleh Tim DKYLB 01
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan khusus berupa penghapusan denda dan penyesuaian iuran tertunggak BPJS Kesehatan bagi peserta yang sudah lama nonaktif. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kembali jumlah peserta aktif dan memperluas jangkauan layanan kesehatan nasional.
Kebijakan tersebut dikabarkan akan diluncurkan secara resmi dalam waktu dekat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPJS Kesehatan. Melalui kebijakan ini, peserta yang menunggak lebih dari satu tahun berpeluang mengaktifkan kembali kepesertaan mereka tanpa harus membayar seluruh tunggakan secara penuh.
“Kebijakan ini bukan sekadar pemutihan utang, tapi bentuk dukungan pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi jaminan kesehatan,” ujar seorang pejabat Kemenkes.
Rencana ini disambut positif oleh masyarakat, terutama oleh peserta mandiri yang selama ini kesulitan melunasi iuran. Banyak dari mereka berharap kebijakan ini dapat membantu memulihkan status aktif kartu BPJS agar bisa kembali digunakan di fasilitas kesehatan.
Meski begitu, BPJS Kesehatan mengingatkan bahwa peserta tetap perlu melakukan registrasi ulang dan memperbarui data kepesertaan setelah program ini diberlakukan. Tujuannya agar data peserta valid dan tidak terjadi duplikasi saat sistem diperbarui.
“Peserta yang menunggak akan diberi kesempatan memperbaiki data dan mengaktifkan statusnya. Kami ingin memastikan seluruh peserta benar-benar terlindungi,” kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan.
Program ini juga dinilai sebagai langkah pemerintah untuk menekan angka tunggakan iuran nasional yang mencapai triliunan rupiah. Dengan adanya relaksasi pembayaran dan penghapusan denda, diharapkan masyarakat semakin disiplin membayar iuran ke depan.
Belum ada tanggal resmi peluncuran kebijakan ini, namun sumber internal menyebutkan bahwa program penghapusan denda BPJS Kesehatan akan mulai berlaku dalam waktu dekat setelah aturan teknisnya disahkan.
BY : KIRANA BRILYANT
Kasus pelecehan di transportasi umum (kereta api), yang bersama Ixfan hendriwintoko manager humas PT kereta api Indonesia (persero) daerah Jakarta yang terjadi 36 kasus pelecehan di kereta api sejak Januari hingga Oktober 2025
10 November 2025 13:41 | depok
Perubahan iklim kini menjadi ancaman nyata bagi masa depan pariwisata Indonesia. Naiknya suhu laut dan cuaca ekstrem membuat destinasi populer seperti Bali dan Lombok harus beradaptasi agar industri wisata tetap bertahan.
10 November 2025 12:50 | terkini
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dipastikan akan menghadirkan kejutan pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dengan meluncurkan Grand Vitara Black Edition. Model edisi khusus ini tampil lebih elegan dengan warna baru Pearl Cave Black, desain pelek terbaru, serta tambahan fitur modern seperti MID berukuran 7 inci dan ventilated seat untuk kenyamanan maksimal. Meskipun belum menggunakan sistem penggerak All Grip Pro (AWD) seperti versi India, mesin dan performanya tetap sama. Suzuki belum mengumumkan harga resmi, namun peluncuran Grand Vitara Black Edition diyakini akan menjadi salah satu daya tarik utama dalam pameran otomotif tahunan tersebut.
10 November 2025 12:27 | otomotif
Tantangan Kota Besar di Tengah Upaya Menuju Lingkungan Bersih
10 November 2025 12:30 | kesehatan
Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyoroti pentingnya mewujudkan mobil nasional sebagai simbol kemandirian industri otomotif Indonesia. Ia menilai, proyek ini bukan sekadar ambisi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri
10 November 2025 03:15 | otomotif
Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam ekspansi jalur LRT Jabodebek yang dirancang untuk menghubungkan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan penambahan stasiun serta perpanjangan rute yang semakin dekat ke pusat kota, proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas antar-kota metropolitan, tetapi juga menghadirkan potensi ekonomi baru di sepanjang koridor jalurnya. Namun, percepatan pembangunan ini juga memunculkan perhatian terkait biaya, dampak sosial, dan kesiapan infrastruktur penunjang.”
10 November 2025 03:10 | metropolitan
