X

TERKINI Spanduk Istri Wali Kota Depok Terpajang Dimana-Mana, Berujung Singgungan Dari Para Tokoh Politik

09 Juli 2023 01:31 | Oleh Agung Handayanto

DKYLB.com Minggu (09/07/2023) – Spanduk bakal calon anggota DPRD Jawa Barat yaitu Elly Farida yang merupakan istri dari Wali Kota Depok Mohammad Idris tengah menjadi sorotan baru-baru ini.

Pasalnya spanduk tersebut banyak terpajang di Kota Depok usai Idris mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penerbitan pemasangan atribut partai seperti bendera, spanduk, hingga atribut.

Kemunculan dari spanduk tersebut membuat Warganet bahkan juga dari beberapa Partai Politik mempertanyakan ketegasan Pemkot Depok mengenai penegakan aturan yang telah di buat terkait penertiban spanduk di ruang public.

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (09/07/2023), salah satu fraksi dari PKB yaitu Babai Suhaimi mempertanyakan terkait pemasangan spanduk tersebut apakah membayar pajak pemasangan baliho sesuai dengan peraturan yang ada.

“Istrinya sendiri (Elly Farida) juga sudah pasang baliho, spanduk, dimana-mana. Istrinya bayar atau tidak?” sebutnya, senin (3/7/2023).

Terkait hal tersebut, ia juga mempertanyakan mengenai M Idris ketika menjadi calon Wali Kota pertahana dulu apakah ia membayar pajak saat pemasangan baliho untuk media promosi saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Depok 2020.

“Dulu waktu beliau (Idris) mencalonkan diri jadi wali kota, bayar enggak pajak baliho-baliho yang beliau pasang? Ada pajaknya enggak?” tegas Babai.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Depok Ikravany Hilman juga menyebutkan jika bisa saja spanduk dari Elly yang menyalahi SE penertiban tersebut karena soanduk tersebut terletak di berbagai titik di Kota Depok. Dan ia menyarankan agar Idris dapat bersikap tegas walaupun kepada istrinya sendiri agar tidak melanggar SE penertiban yang telah dibuat.

“Baliho, Spanduk, milik istri Wali Kota (Elly Farida) kan juga ada di mana-mana. Bukan tidak mungkin juga itu bagian dari pelanggaran itu,” tegasnya, Selasa (4/7/2023).

Ikravany juga menyebutkan jika baliho tersebut terinstal secara salah, maka Idris harus menurunkan media promodi tersebut. Dengan begitu, Idris juga dapat memberikan contoh yang baik mengenai implementasi aturan dilakukan tanpa terbang pilih.

 

Shafira Efrianti (7020210050)

Ekonomi Digital Indonesia 2025: Grab Jadi Mesin Pertumbuhan dan Bantalan Sosial

Ekonomi digital Indonesia tahun 2025 menunjukkan peran strategis platform digital seperti Grab sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus bantalan sosial masyarakat. Berdasarkan pemberitaan suara.com, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap PDB dan mendukung jutaan mitra serta UMKM.

05 Januari 2026 07:35 | dunia-kerja

Presiden Venezuela Ditangkap, Krisis Politik Memuncak

Penangkapan Presiden Venezuela mengejutkan publik nasional dan internasional, sekaligus menandai babak baru krisis politik yang telah lama membelit negara tersebut. Aparat keamanan disebut menahan kepala negara terkait dugaan pelanggaran hukum dan konflik kekuasaan yang belum terselesaikan. Langkah ini memicu gelombang protes dari pendukung presiden, sementara kelompok oposisi menilai penangkapan sebagai upaya penegakan hukum. Situasi keamanan di sejumlah kota dilaporkan meningkat, dengan pengerahan aparat untuk mencegah kerusuhan. Komunitas internasional pun bereaksi beragam, sebagian menyerukan dialog damai dan penghormatan terhadap konstitusi. Analis politik menilai penangkapan ini berpotensi memperdalam polarisasi, memperburuk kondisi ekonomi, serta menentukan arah masa depan demokrasi Venezuela dalam waktu dekat. Pemerintah sementara dan parlemen diperkirakan segera mengambil langkah darurat guna menjaga stabilitas nasional, politik negara.

04 Januari 2026 21:14 | terkini

PERAN 4 LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SERTA IMPLIKASINNYA TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN ETIKA JURNALISTIK

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung), dan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia) menjadi sorotan dalam penegakan hukum. Penanganan kasus korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) menunjukkan kuatnya peran media dalam membentuk opini publik yang berlangsung di Indonesia.

04 Januari 2026 20:16 | hukum