TEKNOLOGI Pemerintah Berlakukan Pajak 0,5 % untuk E Commerce, Sasar Ekonomi Bayangan

01 Juli 2025 23:34 | Oleh Tim DKYLB 02

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyiapkan regulasi baru yang mewajibkan platform e-commerce memotong dan menyetorkan pajak sebesar 0,5% dari total penjualan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di platform daring. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya untuk mengatasi “ekonomi bayangan” atau aktivitasekonomi informal yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan nasional.

Rencana ini dikabarkan akan mulai diterapkan pada Juli 2025, setelah melalui proses harmonisasi kebijakan dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan platform digital. Pajak ini akan dipotong langsung oleh penyedia platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, TikTok Shop, Lazada, dan lainnya, lalu disetorkan ke kas negara. Target utama dari kebijakan ini adalah pelaku usaha dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.

Menurut DJP, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak nasional, mengingat e-commerce kini menjadi jalur utama perdagangan UMKM. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu mengintegrasikan pelaku usaha online ke dalam sistem ekonomi formal dan memberi mereka akses lebih besar terhadap fasilitas pembiayaan dan legalitas usaha.

Meski begitu, sejumlah pelaku usaha dan asosiasi e-commerce menyambut kebijakan ini dengan hati-hati. Mereka meminta agar implementasinya dilakukan secara bertahap dan disertai pendampingan teknis, agar UMKM tidak terbebani secara mendadak.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan transparansi ekonomi digital yang terus berkembang pesat, sekaligus menjaga keadilan fiskal di era perdagangan berbasis teknologi.

(Silvia putri)