DKYLB.COM (15/9/2023) – Mendekati kontestasi Pilpres 2024 suhu perpolitikan tanah air semakin memanas.
Saat ini sudah muncul tiga nama bakal calon presiden dari tiga koalisi diantaranya, Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Namun dari tiga bacapres tersebut baru Anies Baswedan yang sudah pendamping bakal cawapres yakni Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Dua nama lainnya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih menimbang-nimbang untuk menentukan calon yang tepat.
Menanggapi deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau biasa Cak Imin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuat pernyataan kontroversial.
Yaqut menyebut bahwa jika ada yang memilih pasangan AMIN (Anies-Muhaimin) itu berarti bid’ah.
Pernyataan tersebut di ucapkan Yaqut secara resmi saat dirinya memberikan pidato sambutan dalam acara orientasi pegawai PPPK Kementerian Agama di Surabaya, Jawa Timur pada, Rabu (13/9).
Pernyataan dari Menteri Agama tersebut mendapatkan respons dari Partai PKB yang menilai bahwa yang diucapkan oleh Yaqut dapat menimbulkan kegaduhan serta dapat mengadu domba.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKB Maman Imanulhaq mengungkapkan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Yaqut memiliki dua kemungkinan yaitu antara serius dan bercanda.
“Mungkin serius mungkin juga bercanda. Serius memang dari awal kelihatan sekali menteri agama itu tidak terlalu menyukai munculnya pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin,” ungkap Maman, dikutip dari Youtube Metro TV, Jumat, (15/9).
Maman menilai pernyataan Menag tersebut menarik mengingat dalam khasanah NU, kata bid’ah memiliki dua makna yang dimana salah satunya memiliki arti bahwa pasangan yang tidak terwujud namun tidak sesuai yang di inginkan.
Kendati demikian Maman pun mengaku bahwa dari PKB dan pendukung Anies dan Cak Imin mencoba untuk terus positif thinking terhadap siapa pun yang mengomentari pasangan Anies dan Cak Imin.
Meski begitu PKB sangat menyayangkan pernyataan Yaqut karena sebagai pejabat negara ia harusnya bisa menjaga netralitas.
“Kita sangat menyayangkan pejabat negara siapa pun untuk tetap menjaga netralitas, menjaga dimana Pilpres ini menjadi ajang demokrasi yang memunculkan apa yang disebut dengan suara-suara positif dan konstruktif, yang bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bisa memilih pemimpin yang baik,” pungkas Maman.
